KLIKINAJA.COM – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini di ambil setelah tim pengawasan menemukan sejumlah dapur layanan yang belum memenuhi standar operasional yang telah di tetapkan.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas dapur, kelengkapan administrasi, hingga sistem pengelolaan layanan makanan.
Menurutnya, penghentian sementara di lakukan untuk memastikan setiap unit penyedia makanan dalam program nasional tersebut benar-benar memenuhi standar kesehatan dan sanitasi yang ketat.
“Sebanyak 1.512 SPPG saat ini kami hentikan sementara operasionalnya. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap kelengkapan sarana, prasarana, serta standar operasional yang harus di penuhi,” ujar Dony dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Data evaluasi BGN menunjukkan bahwa dapur MBG yang di hentikan sementara tersebar di beberapa provinsi wilayah kerja II. Jumlahnya cukup signifikan, terutama di Pulau Jawa.
DKI Jakarta: 50 unit
Banten: 62 unit
Jawa Barat: 350 unit
Jawa Tengah: 54 unit
Jawa Timur: 788 unit
DI Yogyakarta: 208 unit
Jumlah terbesar berada di Jawa Timur, sementara wilayah lain memiliki angka yang lebih kecil namun tetap masuk dalam daftar evaluasi.
BGN menilai penghentian sementara ini di perlukan agar proses penataan layanan dapat di lakukan secara menyeluruh, sehingga dapur yang beroperasi benar-benar siap menjalankan program dengan standar yang sama.
Banyak Dapur Belum Miliki Sertifikat Sanitasi
Salah satu temuan utama dari proses evaluasi adalah masih banyak dapur MBG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut menjadi syarat penting dalam pengolahan makanan yang aman bagi masyarakat.
BGN mencatat 1.043 unit SPPG belum mengajukan sertifikat tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena program MBG berkaitan langsung dengan konsumsi makanan oleh masyarakat.
Dony menyebut, pihaknya menemukan banyak dapur layanan yang belum melengkapi dokumen sanitasi dasar, termasuk sertifikat higiene yang menjadi standar keamanan pengolahan makanan.
Masalah lain yang turut di temukan adalah ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sejumlah dapur. Dari hasil pemeriksaan, 443 unit SPPG belum memiliki fasilitas pengolahan limbah sesuai standar.
Fasilitas IPAL berperan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mencegah pencemaran yang bisa muncul dari aktivitas dapur skala besar.
Fasilitas Pendukung Operasional Juga Jadi Sorotan
Evaluasi BGN juga menemukan bahwa sebagian dapur belum menyediakan fasilitas tempat tinggal (mess) bagi tenaga operasional seperti kepala dapur, ahli gizi, maupun tenaga administrasi.
Total 175 unit SPPG tercatat belum memiliki fasilitas tersebut dengan rincian:
Banten: 36 unit
DI Yogyakarta: 86 unit
Jawa Barat: 24 unit
Jawa Tengah: 10 unit
Jawa Timur: 19 unit
Keberadaan fasilitas ini di nilai penting untuk mendukung koordinasi operasional dapur yang bekerja setiap hari melayani kebutuhan program makan bergizi.
“Kami ingin memastikan seluruh dapur memiliki fasilitas yang memadai agar operasional berjalan optimal dan pengawasan bisa di lakukan dengan lebih efektif,” kata Dony.
Program MBG Tetap Berjalan, Dapur Akan Dibuka Bertahap
BGN menegaskan bahwa penghentian ini bersifat sementara. Unit yang terdampak akan mendapatkan pendampingan teknis dan proses verifikasi ulang agar segera memenuhi seluruh persyaratan.
Setelah semua standar operasional terpenuhi, dapur MBG tersebut akan kembali beroperasi secara bertahap.
Dony menambahkan bahwa dapur yang sudah melengkapi persyaratan akan segera di aktifkan kembali setelah proses verifikasi selesai di lakukan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu agenda nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak sekolah.
Program ini di rancang untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses makanan bergizi setiap hari, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia di masa depan.
