KLIKINAJA.COM – Gangguan layanan ATM dan mobile banking milik Bank Jambi yang belum sepenuhnya pulih menimbulkan dampak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Sungai Penuh. Banyak pegawai terpaksa datang langsung ke kantor bank untuk mencairkan gaji maupun tunjangan, sehingga memicu antrean panjang di teller.
Situasi tersebut terjadi dalam beberapa hari terakhir ketika akses transaksi digital belum kembali normal. Kondisi ini membuat para pegawai yang biasanya mengandalkan ATM atau layanan mobile banking harus beralih ke penarikan langsung di kantor cabang bank.
Anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Adharianto, menilai kondisi tersebut perlu segera di respons dengan langkah alternatif. Ia menyebut banyak ASN yang menyampaikan keluhan karena kesulitan mengakses layanan perbankan.
“ATM dan layanan mobile banking Bank Jambi sampai sekarang masih belum bisa di gunakan secara normal oleh banyak ASN,” ujarnya saat di mintai tanggapan.
Menurutnya, antrean yang terjadi bukan hanya diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK paruh waktu yang turut melakukan penarikan dana.
“Untuk mengambil gaji, THR, dan TPP harus antre terlebih dahulu. Antreannya sangat panjang karena yang datang bukan hanya PNS, tetapi juga PPPK dan PPPK paruh waktu,” jelasnya.
Kondisi tersebut di khawatirkan dapat berdampak pada aktivitas pelayanan publik di masing-masing instansi, karena sebagian ASN harus meluangkan waktu cukup lama hanya untuk mengakses gaji atau tunjangan mereka.
Usulan Pembayaran THR dan TPP Lewat Bendahara OPD
Melihat situasi itu, Adharianto mengusulkan agar Pemerintah Kota Sungai Penuh mempertimbangkan mekanisme alternatif untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Salah satu opsi yang ia dorong adalah penyaluran dana melalui bendahara gaji di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Skema ini di nilai dapat mempercepat proses pencairan sekaligus mengurangi penumpukan nasabah di kantor bank.
Ia juga meminta Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh segera berkoordinasi dengan pihak Bank Jambi guna mencari solusi yang paling efektif.
“Menurut saya ini solusi yang cukup efektif untuk membantu ASN menjelang Lebaran. Kalau semuanya harus datang ke bank tentu akan memakan waktu dan bisa mengganggu pelayanan di kantor masing-masing,” katanya.
Adharianto menilai mekanisme pembayaran melalui bendahara OPD bukan hal yang sulit di terapkan, karena sistem tersebut pada dasarnya hanya mengubah jalur pencairan dana tanpa mengubah hak pegawai.
“Ini hanya soal mekanisme pencairan saja. Bank Jambi juga tidak di rugikan karena THR dan TPP tidak berkaitan dengan pinjaman ASN di bank,” pungkasnya.
Kondisi gangguan layanan perbankan seperti ini memang kerap memunculkan efek berantai, terutama di daerah yang sebagian besar transaksi pegawainya masih bergantung pada satu bank daerah. Saat sistem digital terganggu, aktivitas penarikan tunai langsung meningkat drastis.
