KLIKINAJA.COM – Pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah tegas untuk menjaga kenyamanan wisatawan selama libur Lebaran. Gubernur Jambi, Al Haris, mengingatkan seluruh pengelola parkir di kawasan objek wisata agar tidak menetapkan tarif di luar batas kewajaran.
Lonjakan kunjungan wisata yang biasa terjadi saat Idul Fitri kerap di ikuti keluhan soal pungutan parkir. Untuk itu, pemerintah daerah telah menerbitkan surat edaran sebagai pedoman pengelolaan destinasi, termasuk pengaturan biaya parkir.
“Kami sudah mengeluarkan surat edaran supaya destinasi wisata tetap tertib. Petugas parkir juga di minta tidak merugikan masyarakat,” ujar Al Haris.
Pengawasan Di perketat di Destinasi Wisata
Pengawasan di lapangan tidak hanya bersifat administratif. Pemerintah juga melibatkan berbagai unsur dalam pengamanan, mulai dari kepolisian, TNI, hingga perangkat desa seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan linmas.
Koordinasi lintas sektor melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif di seluruh lokasi wisata. Langkah ini di harapkan mampu menekan potensi pungutan liar sekaligus memberikan rasa aman bagi pengunjung.
Gubernur menegaskan, biaya yang boleh di pungut hanya yang bersifat resmi dan transparan. Misalnya retribusi kebersihan atau biaya administrasi yang telah di atur pemerintah daerah.
“Jangan sampai masyarakat di kenakan biaya parkir yang tinggi. Kalau ada retribusi kebersihan, silakan, tapi harus tetap dalam batas wajar dan manusiawi,” tegasnya.
Antisipasi Lonjakan Wisatawan dan Risiko Lapangan
Di sisi lain, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jambi juga bergerak cepat menyiapkan berbagai langkah teknis. Kepala Disbudpar, Imron Rosyadi, menyebut pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/I/HK.01.03/MP/2026 terkait pengelolaan wisata selama libur Idul Fitri.
Koordinasi di lakukan dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memantau langsung kondisi objek wisata, terutama yang memiliki potensi risiko seperti bencana alam atau kepadatan pengunjung.
“Langkah antisipasi terus kami lakukan, termasuk menyiapkan layanan pengaduan bagi wisatawan, rekayasa lalu lintas menuju lokasi wisata, hingga penyediaan kantong parkir tambahan jika di butuhkan,” jelas Imron.
Sejumlah skenario juga di siapkan untuk mengurai kemacetan di jalur wisata favorit. Penambahan area parkir menjadi salah satu solusi agar kendaraan tidak menumpuk di satu titik.
Di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk berwisata saat Lebaran, isu tarif parkir memang kerap menjadi sorotan. Praktik pungutan berlebihan bukan hanya merugikan pengunjung, tetapi juga dapat merusak citra pariwisata daerah.
Karena itu, kebijakan penertiban ini bukan sekadar imbauan, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik. Wisata yang nyaman dan transparan akan mendorong wisatawan untuk kembali berkunjung di masa mendatang.
Dengan pengawasan yang di perketat serta koordinasi lintas instansi, pemerintah berharap seluruh destinasi wisata di Jambi tetap aman, tertib, dan memberikan pengalaman liburan yang menyenangkan.(Tim)
