KLIKINAJA.COM – Pemerintah mulai menyiapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah menekan konsumsi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia. Skema ini rencananya di berlakukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah periode Lebaran 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut aturan teknis masih dalam tahap perumusan. Meski begitu, arah kebijakan sudah jelas: ASN akan menjalani WFH satu hari dalam sepekan.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh sektor. Layanan publik tetap di wajibkan berjalan normal demi menjaga pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, sektor swasta akan didorong untuk mengikuti langkah serupa, meski sifatnya masih berupa imbauan.
“Detailnya sedang di susun, tapi setelah Lebaran akan mulai di terapkan. ASN wajib, swasta di anjurkan, kecuali layanan publik,” ujar Airlangga.
Kebijakan ini akan di koordinasikan lintas kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan pelaksanaannya tidak mengganggu aktivitas kerja secara keseluruhan.
WFH Sehari Di nilai Bisa Hemat 20 Persen BBM
Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa kebijakan WFH berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Perhitungan awal menunjukkan bahwa pengurangan mobilitas satu hari dalam sepekan bisa menekan konsumsi BBM hingga sekitar 20 persen. Angka ini berasal dari asumsi berkurangnya aktivitas transportasi harian masyarakat, terutama di kota-kota besar.
Namun, pemerintah memilih menerapkan WFH hanya satu hari agar keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas tetap terjaga. Purbaya menilai, jika terlalu sering di lakukan, ada risiko penurunan kinerja karena tidak semua pekerjaan efektif di lakukan dari rumah.
Ia juga menyinggung potensi dampak lain. Jika WFH di jadwalkan pada Jumat, masyarakat akan memiliki akhir pekan lebih panjang. Pola ini bisa mendorong aktivitas domestik, termasuk perjalanan wisata jarak dekat.
Dorongan Presiden untuk Efisiensi Energi
Gagasan penerapan WFH ini sebelumnya di sampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta.
Presiden meminta jajarannya mengkaji berbagai langkah penghematan energi sebagai respons terhadap tekanan global. Salah satu opsi yang di nilai realistis adalah menghidupkan kembali pola kerja fleksibel seperti saat pandemi.
Ia menilai pengalaman Indonesia saat menghadapi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem kerja dari rumah dapat berjalan efektif sekaligus mengurangi konsumsi BBM secara signifikan.
Strategi Efisiensi di Tengah Tekanan Global
Kebijakan ini muncul di tengah ketidakpastian pasar energi global. Harga minyak yang terus berfluktuasi memberi tekanan pada anggaran negara, terutama untuk subsidi energi.
Dengan mengurangi mobilitas harian jutaan pekerja, pemerintah berharap konsumsi BBM bisa di tekan tanpa harus langsung menaikkan harga atau mengurangi subsidi secara drastis.
Di sisi lain, perubahan pola kerja ini juga menjadi momentum untuk mempercepat transformasi digital di lingkungan birokrasi. Sistem kerja berbasis teknologi diharapkan mampu menjaga produktivitas sekaligus memberikan fleksibilitas bagi pegawai.
Jika implementasinya berjalan lancar, bukan tidak mungkin kebijakan ini akan menjadi model kerja jangka panjang, terutama di sektor yang tidak bergantung pada kehadiran fisik secara penuh.(Tim)
