KLIKINAJA.COM – Pemerintah pusat kembali menggulirkan program penataan kawasan kumuh pada tahun 2026 dengan fokus memperbaiki kualitas hunian masyarakat. Program ini menyasar berbagai aspek, mulai dari renovasi rumah tidak layak huni hingga pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang kehidupan warga.
Langkah ini di arahkan untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat dan tertata. Akses terhadap air bersih dan sistem sanitasi yang layak menjadi bagian penting dari upaya tersebut, terutama di wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) termasuk daerah yang berhasil masuk dalam program tersebut. Lokasi pelaksanaannya di pusatkan di Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, kawasan pesisir yang di nilai membutuhkan penanganan terpadu.
Tanjabtim Lolos Seleksi Program Pusat
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Tanjabtim, Ulfi Rahmad, menjelaskan bahwa program ini berawal dari usulan Pemerintah Provinsi Jambi yang kemudian di tindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui proses evaluasi.
“Dari 11 kabupaten/kota yang di usulkan, Tanjabtim di nyatakan lolos dan sudah di review. Saat ini kita tinggal menunggu surat keputusan dari kementerian sebagai penetapan resminya,” ujarnya.
Pemerintah daerah mengajukan kawasan seluas 18 hektare di Kelurahan Nipah Panjang II sebagai lokasi prioritas. Area ini di pilih karena memiliki kebutuhan mendesak terhadap peningkatan kualitas permukiman.
Fokus Pembangunan dan Dampaknya bagi Warga
Pelaksanaan program nantinya mencakup berbagai pembangunan fisik dan sosial. Di antaranya perbaikan jalan lingkungan, pembangunan jalan jerambah dan jembatan, pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU), hingga peningkatan sanitasi dan program bedah rumah bagi masyarakat.
Ulfi menilai kehadiran program ini menjadi angin segar bagi daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi tahun ini.
“Program ini tentu sangat berarti bagi kami, karena tahun ini Tanjabtim tidak mendapatkan DAK,” tambahnya.
Ia juga menyinggung peran Bupati Dillah Hikmah Sari dalam memperjuangkan program tersebut hingga ke tingkat pusat melalui audiensi dengan kementerian terkait.
“Ini merupakan hasil dari upaya Ibu Bupati dalam memperjuangkan program pengentasan kawasan kumuh di tingkat pusat,” jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah wilayah pesisir di Tanjabtim telah lebih dulu merasakan manfaat program serupa. Kecamatan Kuala Jambi, Geragai, Mendahara, Muarasabak Timur, hingga Nipah Panjang menjadi contoh daerah yang telah tersentuh pembangunan berbasis peningkatan kualitas permukiman.
Data pemerintah daerah menunjukkan total kawasan kumuh yang telah ditetapkan mencapai 144 hektare. Penanganannya di lakukan secara bertahap melalui berbagai program, termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penyediaan air bersih lewat program Pamsimas.
Upaya ini tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik lingkungan, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan dan produktivitas masyarakat. Lingkungan yang lebih layak cenderung mendorong aktivitas ekonomi warga serta mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan.
Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan penanganan kawasan kumuh secara berkelanjutan agar manfaatnya semakin luas di rasakan masyarakat.
“Upaya ini akan terus kita lanjutkan agar masyarakat bisa menikmati lingkungan yang lebih layak dan sehat,” tutup Ulfi.(Tim)
