Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Pangkas Perjalanan Dinas

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 28 Maret 2026 - 21:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KLIKINAJA.COM – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih efisien di lingkungan pemerintah daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah untuk mengurangi perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi tinggi.

Menurut Tito, anggaran yang selama ini terserap untuk kegiatan perjalanan dinas sebaiknya di alihkan ke program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Fokus belanja daerah, kata dia, perlu di arahkan pada sektor yang memberi dampak nyata bagi publik.

Anggaran Di minta Fokus ke Program Pro Rakyat

Ia juga mengingatkan kembali kebiasaan efisiensi yang sempat di terapkan saat masa pandemi COVID-19, seperti mematikan lampu dan pendingin ruangan ketika tidak di gunakan. Langkah sederhana tersebut di nilai tetap relevan untuk menekan pemborosan anggaran operasional.

Baca Juga :  Kadishub Sungai Penuh Mundur, Wako Langsung Tunjuk Plt

Tito turut menyoroti sistem kerja jarak jauh atau work from home (WFH) yang masih di terapkan di sejumlah instansi. Ia meminta pengawasan di perketat agar tidak di salahgunakan oleh pegawai untuk kepentingan pribadi di luar pekerjaan.

Efisiensi Di yakini Tak Ganggu Ekonomi Nasional

Kebijakan efisiensi ini sejalan dengan langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memastikan bahwa penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga tidak akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga :  Planetarium Jakarta Kembali Dibuka: Jadwal Pertunjukan dan Informasi Kunjungan Terbaru 2025

Pemerintah justru melihat efisiensi sebagai cara untuk menjaga keseimbangan fiskal, sekaligus memastikan belanja negara tetap produktif dan tepat sasaran.

Di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis, langkah penghematan anggaran menjadi strategi penting agar keuangan negara tetap stabil. Penggunaan anggaran yang lebih selektif di harapkan mampu meningkatkan kualitas belanja, bukan sekadar mengurangi jumlahnya.

Kebijakan ini juga memberi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mendorong perubahan pola kerja birokrasi menjadi lebih efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Kepala daerah pun di harapkan mampu menyesuaikan kebijakan ini dengan kondisi masing-masing wilayah.(Tim)

Berita Terkait

Aturan Medsos Anak Berlaku, TikTok Siap Nonaktifkan Akun Remaja
Rupiah Melemah ke Rp16.979, Dampak Konflik AS-Iran Meningkat
Tiket Pesawat Berpotensi Naik 15 Persen, Pemerintah Masih Mengkaji
Batas Lapor SPT 2026 Diperpanjang hingga 30 April
Lonjakan Kebutuhan, Pertamina Tambah 23 Juta LPG 3 Kg
Bansos Maret 2026 Masih Disalurkan, Cek Jadwal dan Penerima PKH BPNT
Pemerintah Terapkan WFH ASN Usai Lebaran untuk Hemat BBM
58 ASN Dipecat, Pemerintah Perketat Pembersihan KKN di Birokrasi
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 28 Maret 2026 - 21:00 WIB

Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Pangkas Perjalanan Dinas

Sabtu, 28 Maret 2026 - 19:00 WIB

Aturan Medsos Anak Berlaku, TikTok Siap Nonaktifkan Akun Remaja

Jumat, 27 Maret 2026 - 19:17 WIB

Rupiah Melemah ke Rp16.979, Dampak Konflik AS-Iran Meningkat

Jumat, 27 Maret 2026 - 14:00 WIB

Tiket Pesawat Berpotensi Naik 15 Persen, Pemerintah Masih Mengkaji

Jumat, 27 Maret 2026 - 09:14 WIB

Batas Lapor SPT 2026 Diperpanjang hingga 30 April

Berita Terbaru

Nasional

Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Pangkas Perjalanan Dinas

Sabtu, 28 Mar 2026 - 21:00 WIB