Klikinaja – Bagi sebagian besar masyarakat, seragam Aparatur Sipil Negara (ASN) identik dengan baju KORPRI yang biasa digunakan saat upacara dan momen-momen resmi. Namun, muncul pertanyaan baru sejak pemerintah mulai merekrut banyak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama yang berstatus paruh waktu: Apakah mereka juga harus memakai seragam KORPRI?
Pertanyaan ini wajar, sebab seragam bukan hanya soal pakaian kerja, melainkan juga simbol status, identitas, dan kebersamaan. Maka tak heran kalau isu pakaian dinas PPPK ramai jadi bahan diskusi, baik di kantor pemerintahan maupun di forum publik.
Landasan Hukum: PPPK Bagian dari ASN
Untuk menjawab kebingungan ini, kita perlu kembali pada aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PPPK merupakan bagian dari ASN, sama halnya dengan PNS. Itu berarti, kewajiban dan hak mereka sebagian besar serupa, termasuk urusan pakaian dinas.
Regulasi lebih detail bisa ditemukan pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2020, yang mengatur soal Pakaian Dinas ASN. Dalam aturan tersebut, jelas disebutkan bahwa PPPK boleh mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH), pakaian daerah, hingga seragam batik KORPRI di momen tertentu.
Artinya, meskipun PPPK bukan PNS, mereka tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam urusan seragam.
Seperti Apa Aturan Seragam PPPK Paruh Waktu?
PPPK paruh waktu mengikuti pola pakaian dinas yang tidak jauh berbeda dari PNS maupun PPPK penuh waktu. Berikut gambaran aturannya:
-
Senin sampai Rabu:
Wajib mengenakan kemeja putih dengan bawahan hitam sebagai Pakaian Dinas Harian (PDH). Seragam ini menekankan kesan formal, rapi, dan profesional di awal pekan. -
Kamis atau Jumat:
Pegawai diperbolehkan memakai batik, tenun, lurik, atau pakaian khas daerah. Aturan ini tidak hanya menambah variasi dalam berpakaian, tapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap keragaman budaya Indonesia. -
Acara Resmi:
Pada upacara HUT KORPRI, upacara 17 Agustus, perayaan hari besar nasional, maupun rapat organisasi, PPPK wajib mengenakan seragam batik KORPRI. Untuk pegawai perempuan, biasanya dipadukan dengan rok biru tua dan jilbab berwarna senada agar terlihat lebih serasi.
Dengan aturan ini, PPPK paruh waktu tetap memiliki identitas yang diakui sebagai ASN, meski statusnya tidak sama persis dengan PNS.
Makna Seragam Lebih dari Sekadar Pakaian
Seragam ASN, termasuk bagi PPPK, bukan hanya soal aturan berpakaian. Ada makna lebih dalam yang terkandung di baliknya.
-
Simbol Kebersamaan
Dengan mengenakan seragam yang sama, PPPK dipandang sebagai bagian dari keluarga besar ASN. Hal ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas di lingkungan kerja. -
Citra Profesional
Seragam menampilkan keseragaman identitas, sehingga masyarakat melihat ASN sebagai aparatur negara yang disiplin, profesional, dan siap melayani publik. -
Pengakuan Status
Dengan mengenakan seragam KORPRI, PPPK diposisikan sejajar dengan PNS dalam hal identitas ASN. Ini sekaligus menjadi pengakuan bahwa mereka bukan sekadar tenaga kontrak, melainkan bagian penting dari birokrasi modern.
Kenapa Masih Jadi Perdebatan?
Meski aturan sudah jelas, masih ada perdebatan di lapangan. Beberapa pihak beranggapan bahwa PPPK berbeda dari PNS sehingga kewajiban berpakaian dinas seharusnya tidak sama.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa penyamaan aturan pakaian ini bukan tanpa alasan. Dengan seragam yang seragam, semua ASN, baik PNS maupun PPPK diharapkan bisa tampil solid, tidak terkotak-kotak, dan sama-sama mengemban tugas pelayanan publik.
PPPK dan Peran Strategisnya
Jumlah PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, terus bertambah dari tahun ke tahun. Mereka kini mengisi banyak posisi penting di bidang pendidikan, kesehatan, hingga layanan administratif.
Keberadaan mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal berpakaian dinas, PPPK menjadi bagian penting dalam memperkuat birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia.
Jadi, apakah PPPK paruh waktu wajib memakai seragam KORPRI? Jawabannya: iya, sesuai aturan resmi yang berlaku.
Mereka wajib mengenakan PDH pada hari kerja, pakaian daerah atau batik pada hari tertentu, dan seragam KORPRI pada acara resmi. Aturan ini berlaku sama, baik untuk PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
Pada akhirnya, seragam bukan hanya soal pakaian, melainkan simbol identitas ASN yang menyatukan PNS dan PPPK dalam semangat yang sama: mengabdi kepada bangsa dan negara.
Untuk info lebih lengkap mengenai regulasi ASN dan update terbaru seputar PPPK, jangan lewatkan artikel-artikel menarik lainnya hanya di Klikinaja.com. (Tim)
