KLIKINAJA, MUAROJAMBI – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai melakukan langkah penghematan besar-besaran menyusul anjloknya pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026. Salah satu kebijakan yang diambil adalah menghentikan seluruh penggunaan kendaraan dinas berstatus sewa mulai tahun depan.
Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, menjelaskan keputusan ini merupakan bagian dari strategi efisiensi menyeluruh setelah dilakukan evaluasi kemampuan fiskal daerah dan proyeksi penerimaan tahun mendatang.
“Seluruh mobil dinas sewaan akan dikembalikan karena anggaran 2026 mengalami penurunan cukup signifikan. Kami harus menyesuaikan agar keuangan daerah tetap stabil,” ujarnya.
Berdasarkan data Pemkab Muaro Jambi, APBD tahun 2025 tercatat sekitar Rp1,6 triliun, namun pada tahun 2026 diproyeksikan hanya berada di kisaran Rp1,1 triliun hingga Rp1,2 triliun. Penurunan lebih dari Rp400 miliar itu terutama disebabkan oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan daerah.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja dengan mengutamakan sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Belanja rutin seperti sewa kendaraan tidak lagi menjadi prioritas. Kami fokus menjaga kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar,” tambah Budhi.
Sebagai solusi, Pemkab Muaro Jambi tengah menggodok sistem kendaraan operasional bersama antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan pola ini, satu kendaraan bisa digunakan bergantian oleh beberapa satuan kerja sesuai kebutuhan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menekan biaya operasional tanpa menurunkan kinerja birokrasi atau pelayanan publik.
Kebijakan efisiensi ini menjadi sinyal awal penyesuaian fiskal di tubuh Pemkab Muaro Jambi. Pemerintah berkomitmen agar kebijakan penghematan tidak menghambat program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.
Budhi menegaskan, meski pengeluaran daerah akan ditekan, layanan publik dan pembangunan dasar tetap menjadi fokus utama. Pemerintah daerah akan terus mengupayakan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
“Kami berhemat, tapi tidak akan mengorbankan program prioritas. Penghematan ini justru untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik,” katanya.
Langkah tegas Pemkab Muaro Jambi ini sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks, terutama ketika sumber pendapatan dari pusat mengalami penurunan.(Dea)
