KLIKINAJA, SUNGAIPENUH – Keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) menunjuk Wali Kota Sungaipenuh, Alfin, sebagai Ketua DPD PAN Sungaipenuh memicu polemik baru. Penolakan justru datang dari pihak keluarga, yang menyatakan tidak pernah diajak berdiskusi terkait langkah politik tersebut.
Keberatan keluarga ini kemudian memunculkan pertanyaan besar tentang proses penetapan Alfin serta sejauh mana dirinya terlibat dalam keputusan tersebut.
Keluarga Klaim Tidak Pernah Diberi Informasi
Sumber keluarga menyampaikan bahwa Alfin belum pernah membahas rencana bergabung dengan partai politik, termasuk PAN. Mereka mengaku hanya mendengar kabar bahwa PAN berniat mengajak Alfin memimpin DPD, tetapi tidak ada pembicaraan lanjutan di lingkungan keluarga.
Menurut mereka, jabatan Ketua DPD PAN merupakan posisi politis strategis yang seharusnya dibicarakan secara serius, termasuk bersama keluarga yang selama ini menjadi lingkaran terdekat Alfin.
Seorang perwakilan keluarga mengatakan bahwa pihaknya terkejut mendengar kabar penetapan tersebut, sebab tidak ada komunikasi sebelumnya yang menegaskan kesediaan Alfin untuk menerima tawaran PAN.
Minim Transparansi Makin Memperluas Polemik
Situasi ini menimbulkan dugaan adanya kurangnya koordinasi, baik dari pihak PAN maupun dari Alfin selaku sosok yang ditetapkan sebagai ketua. Sejumlah pengamat lokal melihat bahwa ketidakjelasan komunikasi justru membuat isu berkembang liar dan memperburuk persepsi publik.
Pengamat menilai, tanpa pernyataan resmi dari Alfin, publik akan terus berspekulasi mengenai apakah ia benar-benar mengetahui proses penetapan tersebut atau hanya menjadi objek manuver politik sepihak.
Ketiadaan sikap terbuka dari Alfin dinilai memperlebar ruang interpretasi, terutama karena jabatan Wali Kota dianggap memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik daerah.
Publik Menunggu Klarifikasi Alfin
Hingga berita ini diturunkan, Alfin belum memberikan keterangan resmi mengenai penunjukan dirinya sebagai Ketua DPD PAN Sungaipenuh. Ketidakhadiran pernyataan langsung dari Alfin membuat situasi semakin dinamis, mengingat posisinya sebagai kepala daerah memiliki dampak besar terhadap arah politik lokal.
Masyarakat kini menantikan respons resmi untuk memastikan apakah penunjukan tersebut benar atas dasar kesediaan pribadi atau sekadar keputusan partai tanpa persetujuannya.
Dengan ramainya polemik yang bergulir, klarifikasi dari Alfin diharapkan dapat meredam spekulasi dan memberikan kepastian mengenai langkah politik yang akan ditempuh ke depan.
Terpilihnya Alfin sebagai Ketua DPD PAN melalui Musyawarah Daerah (Musda) serentak yang digelar pada Sabtu, 15 November 2025. Penetapan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dalam agenda virtual bersama seluruh pengurus daerah.
Musda ini berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan di tiga provinsi lain, yakni Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Total, terdapat 81 DPD PAN yang terlibat dalam rangkaian musyawarah serentak tersebut.
Zulkifli Hasan memimpin jalannya Musda yang tersambung secara daring dari pusat. Dari Jambi, Ketua DPW PAN Al Haris beserta jajaran pengurus turut hadir mengikuti agenda yang berlangsung sepanjang hari itu.
Dalam pengumumannya, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa sejumlah ketua DPD di Jambi merupakan tokoh yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah maupun pejabat publik di wilayah masing-masing. Ia berharap kepengurusan yang baru terbentuk dapat memperkuat konsolidasi PAN menyongsong agenda politik lima tahun ke depan.(Dea)
