KLIKINANJA – Puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Jambi Jakarta (AMJJ) menggelar aksi protes di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Rabu siang. Mereka menuntut aparat penegak hukum segera bertindak terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek multiyears serta penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Pemerintah Provinsi Jambi.
Aksi ini muncul setelah mahasiswa menilai bahwa laporan mengenai dugaan kerugian negara dalam sejumlah proyek besar di Jambi tidak menunjukkan perkembangan berarti. Mereka berharap, kedatangan langsung ke Kejagung dapat mendorong percepatan proses hukum yang selama ini dinilai berjalan lambat.
Kejagung Akui Baru Terima Laporan Resmi
Perwakilan Humas Kejaksaan Agung yang menerima perwakilan AMJJ menyebutkan bahwa dokumen laporan terkait proyek multiyears dan dana BKBK sebelumnya belum pernah masuk secara formal. Karena itu, pihaknya memastikan akan menindaklanjuti laporan yang baru diterima tersebut sesuai prosedur internal.
“Hari ini berkas laporan kami terima secara resmi. Selanjutnya akan kami telaah agar bisa diproses sesuai ketentuan,” ujar perwakilan Humas itu saat berdialog dengan mahasiswa.
Pihak Kejagung juga menambahkan bahwa setiap laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Mereka menegaskan komitmen untuk mempelajari isi laporan mahasiswa secara objektif.
Empat Tuntutan AMJJ ke Kejaksaan Agung
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama yang menurut mereka harus segera ditindaklanjuti. Tuntutan pertama adalah meminta Kejagung memeriksa Gubernur Jambi terkait dugaan penyimpangan dalam proyek multiyears yang menurut mereka berpotensi menimbulkan kerugian hampir Rp1,2 triliun.
Mereka juga mendorong pembentukan tim investigasi independen untuk mendalami dugaan tersebut. AMJJ menilai, skala kerugian yang disebutkan membuat kasus ini perlu penanganan serius dari aparat pusat, bukan hanya otoritas daerah.
Selain itu, AMJJ juga menuntut agar Kejagung memanggil dan memeriksa Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., dalam rangkaian penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi itu. Menurut mahasiswa, transparansi pemeriksaan merupakan langkah penting untuk memastikan tidak ada intervensi dalam proses hukum.
Tuntutan terakhir terkait dugaan penyalahgunaan Dana BKBK 2024. Mahasiswa menduga alokasi dana tersebut berpotensi diarahkan untuk kepentingan politik tertentu menjelang Pilkada, sehingga memerlukan penelusuran lebih jauh oleh lembaga penegak hukum.
Ultimatum 2×24 Jam dari AMJJ
Koordinator Umum AMJJ, M. Subra, menyampaikan bahwa pihaknya kecewa terhadap minimnya perkembangan penanganan kasus-kasus tersebut. Dalam orasinya, ia mempertanyakan apakah terdapat faktor tertentu yang menyebabkan proses hukum berjalan lambat.
“Sudah lama kami menunggu penyelesaian kasus ini, tapi tidak ada kemajuan berarti. Kami bertanya-tanya, apa yang sebenarnya menghambat prosesnya?” ujarnya lantang di hadapan peserta aksi.
Subra menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan berhenti mengawal kasus tersebut. Ia menutup orasinya dengan ultimatum tegas: dalam waktu 2×24 jam, Kejagung diminta menunjukkan langkah lanjutan atas laporan yang telah mereka serahkan. Bila tidak, AMJJ mengancam menggelar aksi lebih besar di Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Istana Negara.
Aksi AMJJ ini menegaskan desakan publik agar Kejagung lebih agresif dalam menangani dugaan korupsi di daerah. Kini, mahasiswa menunggu langkah konkret dari lembaga penegak hukum untuk memastikan laporan yang mereka ajukan tidak berhenti pada tataran administratif.(Tim)
