KLIKINAJA, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi tengah menghadapi tantangan dalam percepatan realisasi APBD 2025. Berdasarkan data terbaru hingga 30 November 2025, penyerapan anggaran memang sudah cukup tinggi, namun belum menyentuh target maksimal yang diharapkan bisa tercapai sebelum akhir tahun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah baru menyentuh 80,4 persen. Dari total potensi pendapatan sebesar Rp4,4 triliun, baru sekitar Rp3,5 triliun yang berhasil diraup pemerintah daerah.
Sementara itu pada sektor belanja, penyerapan justru tercatat lebih rendah. Hingga November 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai 67,9 persen atau senilai Rp3 triliun dari total pagu Rp4,4 triliun. Selisih realisasi pendapatan dan pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh lambatnya pencairan sejumlah kegiatan fisik yang masih dalam proses pengerjaan.
Agus menyebut belanja modal menjadi salah satu unsur terbesar dalam struktur pengeluaran APBD. Porsi belanja modal pada tahun berjalan tercatat mencapai 60 persen dari total anggaran, yaitu sekitar Rp2,6 triliun. Namun sebagian besar belum dapat dicairkan karena menunggu penyelesaian fisik oleh pihak pelaksana kegiatan.
Menurut dia, pola serapan seperti ini merupakan hal lumrah, terutama karena proyek pembangunan fisik umumnya memerlukan waktu penyelesaian hingga akhir tahun. Ia memperkirakan pencairan dana akan meningkat signifikan pada Desember, setelah laporan progres pekerjaan mencapai 100 persen.
Selain itu, Agus menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah perangkat daerah teknis untuk mempercepat realisasi anggaran. Salah satu instansi yang mendapat perhatian khusus adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), mengingat besarnya alokasi belanja modal yang dikelola dinas tersebut.
“Dinas PUPR adalah OPD dengan porsi belanja modal paling tinggi dan progres pekerjaannya masih jalan. Kami terus mendorong percepatan agar serapan anggaran bisa maksimal sebelum tutup tahun,” jelasnya.
Ia berharap optimalisasi penyerapan belanja dapat ikut mendorong perputaran ekonomi daerah. Apalagi pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama dalam meningkatkan konektivitas serta pelayanan publik di Provinsi Jambi.
Dengan sisa waktu sekitar empat pekan, Pemerintah Provinsi Jambi dituntut bekerja lebih agresif agar target kualitas penyerapan anggaran dapat dicapai sesuai rencana tahunan.
Walaupun pencapaian serapan APBD 2025 belum sepenuhnya ideal, pemerintah optimistis progres belanja modal akan melaju cepat di penghujung tahun. Percepatan pencairan proyek fisik menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan manfaat anggaran bagi pembangunan daerah.(Tim)
