KLIKINAJA, MUARO JAMBI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi pada 2026 dipastikan berkurang signifikan. Dari sebelumnya Rp1,7 triliun pada 2025, tahun depan daerah tersebut hanya memiliki pagu sekitar Rp1,3 triliun akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, menjelaskan bahwa kebijakan itu langsung berdampak pada kapasitas fiskal daerah. “Berkurangnya dana pusat membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali prioritas pembangunan,” ujarnya.
Menurut Budhi, sektor infrastruktur akan menjadi bidang yang paling merasakan dampaknya. Pengurangan anggaran membuat sejumlah rencana pembangunan harus disesuaikan, bahkan sebagian kemungkinan ditunda.
Sementara itu, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan disebut masih berada pada posisi relatif aman. Pemerintah daerah berupaya menjaga agar dua sektor tersebut tidak terdampak signifikan oleh perubahan anggaran.
Budhi menegaskan bahwa kondisi anggaran yang lebih ramping menuntut efisiensi yang jauh lebih ketat dibanding tahun sebelumnya. Namun, efisiensi bukan satu-satunya solusi.
“Kita perlu strategi agar setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa inovasi dalam pengelolaan program menjadi keharusan. Pemerintah daerah tidak hanya mengurangi pos belanja, tetapi juga harus memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu.
Budhi menyebut APBD 2026 sebagai “ujian kapasitas birokrasi”. Dengan anggaran yang lebih kecil, pemerintah daerah dituntut menjaga kualitas pelayanan dan tetap melaksanakan pembangunan prioritas.
“Kami berkomitmen memperkuat pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Meski anggaran turun, dampaknya harus bisa diminimalkan,” ungkapnya.
Langkah penyesuaian anggaran ini diharapkan mendorong perangkat daerah bekerja lebih kreatif dalam merancang dan menjalankan program kerja, sehingga manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan masyarakat.
Meski menghadapi penurunan anggaran cukup besar, Pemkab Muaro Jambi memastikan pembangunan strategis dan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Tahun 2026 dipandang sebagai momentum memperkuat efektivitas belanja dan ketahanan fiskal daerah.(Tim)
