KLIKINAJA – Provinsi Jambi di pastikan akan menerima alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp19,22 triliun pada tahun anggaran 2026. Anggaran tersebut di siapkan sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi daerah sekaligus menopang kesinambungan berbagai program pembangunan strategis di wilayah ini.
Kepastian alokasi tersebut di sampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jambi. Dana APBN ini tidak hanya menjadi penopang belanja pemerintah pusat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan fiskal nasional.
Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah Jadi Tumpuan
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwa Brata, menjelaskan bahwa alokasi APBN 2026 akan di salurkan melalui belanja pemerintah pusat yang di jalankan oleh 399 satuan kerja kementerian dan lembaga yang beroperasi di Jambi. Di luar itu, dana juga akan mengalir ke pemerintah daerah dalam bentuk transfer untuk mendukung berbagai program prioritas lokal.
“Besarnya anggaran yang di alokasikan harus di iringi dengan pengelolaan yang cermat dan tepat waktu. Anggaran negara, tidak sekadar di catat dalam dokumen perencanaan, tetapi harus hadir nyata di tengah masyarakat melalui program yang berjalan sejak awal tahun,” ujarnya.
APBN dan APBD selama ini menjadi tulang punggung stimulus ekonomi daerah. Saat belanja pemerintah bergerak lebih cepat, aktivitas sektor riil ikut terdorong, mulai dari jasa konstruksi, perdagangan, hingga UMKM yang bergantung pada perputaran ekonomi lokal.
DJPb Dorong Realisasi Di percepat, Tak Menumpuk Akhir Tahun
Tunas Agung juga menyinggung pola penyerapan anggaran yang masih sering menumpuk pada triwulan III dan IV. Pola tersebut di nilai kurang sehat karena membuat dampak belanja negara baru terasa menjelang akhir tahun, sementara ruang waktu pelaksanaan program menjadi sempit.
Ia mendorong agar satuan kerja dan pemerintah daerah mulai mengeksekusi program sejak Februari atau Maret. Dengan langkah ini, masyarakat dapat merasakan manfaat APBN lebih cepat, sekaligus menjaga ritme pertumbuhan ekonomi tetap stabil sepanjang tahun.
Realisasi anggaran yang lebih awal juga memberi ruang bagi perencanaan dan pengawasan yang lebih baik. Program tidak di kejar tenggat waktu, kualitas kegiatan dapat di tingkatkan, dan risiko kesalahan teknis di akhir tahun bisa ditekan.
Semakin cepat APBN Jambi 2026 di gelontorkan ke lapangan, semakin besar efek berantainya terhadap ekonomi daerah. Daya beli masyarakat berpotensi meningkat, dunia usaha bergerak lebih aktif, dan peluang kerja terbuka lebih luas.
Kanwil DJPb Provinsi Jambi terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun perencanaan anggaran yang realistis dan matang.
“Kita berharap setiap rupiah APBN benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat, memperkuat layanan publik, dan mendorong pembangunan Jambi secara berkelanjutan,” tutupnya.(Tim)
