KLIKINAJA – M Syukur angkat bicara terkait gangguan layanan digital yang dialami Bank Jambi. Ia meminta masyarakat, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, tetap tenang dan tidak terprovokasi isu yang belum tentu benar.
Gangguan tersebut di duga berkaitan dengan insiden kejahatan siber yang saat ini masih di tangani pihak manajemen bank bersama aparat berwenang. Meski layanan digital seperti ATM dan mobile banking untuk sementara tidak bisa di gunakan, Syukur menegaskan kondisi keuangan daerah maupun dana nasabah tetap dalam keadaan aman.
“Kami memastikan keuangan pemerintah daerah dan dana masyarakat tetap terlindungi. Kendala ini murni persoalan teknis dan tidak berdampak pada hak-hak pegawai,” ujarnya, Kamis (26/2).
Ia menekankan, stabilitas keuangan daerah tidak terganggu. Seluruh kewajiban pembayaran, termasuk belanja daerah, tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
SP2D dan Gaji ASN Tetap Diproses
Bupati memastikan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pembayaran gaji ASN tidak terhambat. Proses administrasi tetap di lakukan seperti biasa, hanya saja metode transaksi di alihkan sementara melalui layanan manual di kantor cabang.
“Gaji ASN tetap di proses dan di bayarkan sesuai jadwal. Tidak ada kaitannya dengan gangguan sistem digital. Untuk sementara transaksi di lakukan secara manual demi keamanan,” kata Syukur.
Ia menjelaskan, penghentian sementara layanan ATM dan mobile banking merupakan langkah preventif. Keputusan tersebut di ambil agar sistem benar-benar steril sebelum kembali di aktifkan.
Situasi ini menunjukkan pentingnya sistem keamanan berlapis di sektor perbankan daerah. Di tengah meningkatnya ancaman siber terhadap lembaga keuangan, tindakan cepat berupa pembatasan akses digital justru menjadi bentuk perlindungan bagi nasabah.
Audit Forensik dan Rekomendasi Bank Indonesia
Saat ini audit forensik tengah di lakukan oleh aparat kepolisian guna memastikan tidak ada celah keamanan yang tersisa. Proses tersebut juga mengacu pada arahan dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
Menurut Syukur, secara teknis sistem sebenarnya sudah dapat di fungsikan kembali. Namun, demi kehati-hatian, operasional digital di tunda sampai audit rampung.
“Sistemnya sudah bisa berjalan, tetapi atas saran Bank Indonesia, kami memilih menunggu hingga audit forensik selesai agar semuanya benar-benar aman,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penarikan dana secara besar-besaran. Kepanikan massal justru dapat memperkeruh situasi yang sejatinya masih terkendali.
Manajemen Bank Jambi, lanjutnya, menjamin keamanan saldo nasabah. Jika di temukan kerugian akibat insiden ini, pihak bank siap bertanggung jawab penuh sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks yang lebih luas, gangguan sistem perbankan akibat serangan siber bukan hal baru di Indonesia. Sejumlah bank nasional maupun daerah pernah mengalami situasi serupa dan mampu pulih setelah audit keamanan di lakukan. Kepercayaan publik biasanya kembali stabil setelah sistem di nyatakan aman oleh otoritas.
Koordinasi antara pemerintah daerah, manajemen bank, aparat penegak hukum, dan regulator menjadi kunci pemulihan. Transparansi informasi kepada masyarakat juga penting agar tidak muncul spekulasi liar yang berpotensi memicu rush atau penarikan dana besar-besaran.
Pemerintah Kabupaten Merangin memastikan komunikasi akan terus diperbarui hingga layanan digital Bank Jambi kembali normal sepenuhnya.(Tim)
