KLIKINAJA – Isu kemacetan akibat angkutan batu bara kembali mengemuka di Provinsi Jambi. Arus truk bertonase besar yang melintasi jalan umum di nilai kian membebani aktivitas warga, mulai dari distribusi logistik hingga mobilitas harian masyarakat.
Situasi ini mendorong DPRD Provinsi Jambi mempercepat penyelesaian jalan khusus (hauling) batu bara. Lembaga legislatif tersebut menilai proyek ini bukan sekadar infrastruktur pendukung pertambangan, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga ketertiban lalu lintas dan iklim investasi daerah.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, menyebut dorongan percepatan juga lahir dari aspirasi publik. Pihaknya menerima audiensi dan surat resmi dari Pemuda Pancasila yang menaruh perhatian terhadap dampak kemacetan akibat aktivitas angkutan batu bara.
Menurut Hafiz, problem ini telah berlangsung cukup lama dan perlu keputusan tegas agar tidak terus berulang.
“Persoalan ini sudah terlalu lama berlarut. Kita ingin tahun 2026 menjadi momentum penyelesaian, sehingga masyarakat tidak lagi terdampak kemacetan akibat angkutan batu bara,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan jalan hauling akan menjadi solusi jangka panjang karena memisahkan jalur industri dari jalan publik yang selama ini di pakai bersama.
Target Agustus–September 2026
Proyek jalan khusus tersebut sebenarnya sempat ditargetkan rampung pada 2024. Namun di lapangan, proses pembebasan lahan dan perizinan penggunaan kawasan hutan produksi membuat progresnya melambat hingga memasuki 2026.
DPRD kini mendorong agar target baru yang di bahas bersama pemerintah daerah bisa di realisasikan paling lambat Agustus atau September tahun ini. Untuk mengawal hal tersebut, DPRD berencana membentuk panitia khusus (pansus) percepatan jalan hauling batu bara.
“Melalui pansus, kita bisa memanggil seluruh pihak terkait, menghimpun informasi, dan mencari langkah konkret agar proyek ini tidak kembali tertunda,” tegas Hafiz.
Langkah pembentukan pansus di nilai strategis karena membuka ruang pengawasan yang lebih terstruktur. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari eksekutif hingga pihak perusahaan, dapat di mintai keterangan guna memastikan hambatan teknis segera teratasi.
Secara ekonomi, jalan hauling di yakini memberi dampak ganda. Di satu sisi, masyarakat tidak lagi terbebani kemacetan dan risiko kecelakaan. Di sisi lain, distribusi batu bara sebagai salah satu komoditas unggulan Jambi tetap berjalan lancar sehingga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hafiz menegaskan, dorongan percepatan ini bukan agenda politik sesaat. DPRD ingin memastikan kepentingan warga tetap menjadi prioritas utama.
“Yang kita perjuangkan adalah kenyamanan warga dan keberlanjutan ekonomi daerah. Kalau jalan khusus ini tuntas, manfaatnya akan di rasakan bersama,” pungkasnya.
Penyelesaian jalan hauling menjadi ujian konsistensi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Ketika dua kepentingan itu dapat berjalan beriringan, stabilitas daerah pun lebih terjaga.(Tim)
