KLIKINAJA – Bupati Merangin, M. Syukur, memberi peringatan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak lagi menyusun program pembangunan dengan cara menyalin dokumen anggaran dari tahun sebelumnya.
Pesan tersebut di sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2027, Rabu (4/3/2026) kemarin.
Dalam forum yang turut dihadiri Wakil Bupati A. Khafidh, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Merangin itu, Syukur menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus lahir dari kebutuhan nyata masyarakat.
Menurutnya, proses penyusunan program harus dimulai dari tingkat desa dan kecamatan. Aspirasi masyarakat dan tokoh lokal perlu di jadikan dasar agar kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh persoalan di lapangan.
“Perencanaan tidak boleh sekadar formalitas atau hanya copy-paste dari tahun lalu. Harus ada data yang benar dari desa hingga kecamatan, serta masukan dari tokoh masyarakat,” ujar Syukur.
Ia menilai Musrenbang merupakan titik awal yang menentukan arah pembangunan daerah. Bila tahap perencanaan di lakukan secara asal-asalan, maka implementasi program di tahun berikutnya berpotensi menemui banyak kendala.
Karena itu, kepala OPD di minta lebih aktif turun ke lapangan untuk melihat langsung kebutuhan masyarakat sebelum menyusun program kerja.
Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas Pembangunan
Dalam kesempatan yang sama, Syukur juga memaparkan perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Merangin. Ia menyebut capaian pembangunan jalan mengalami peningkatan cukup signifikan dalam dua tahun terakhir.
Pada 2024, pembangunan jalan baru mampu terealisasi sekitar 8 kilometer. Setahun berikutnya, angka tersebut meningkat hingga 18,96 kilometer, meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.
Pemerintah daerah juga tengah mendorong peningkatan status Jalur 3 menjadi Jalur 2, yang di rencanakan mendapatkan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fokus pembangunan infrastruktur tersebut di nilai penting karena akses jalan masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi hasil pertanian.
Di tengah pembahasan pembangunan, Bupati Merangin juga menyinggung persoalan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik tidak akan terwujud tanpa komitmen dan kedisiplinan pegawai pemerintah.
“Jika kita tidak disiplin, sulit bagi daerah ini untuk maju. Kita harus memberi contoh, mulai dari hadir tepat waktu hingga menjalankan tugas dengan baik,” tegasnya.
Syukur turut mengapresiasi langkah Satpol PP yang berhasil menertibkan sejumlah kawasan yang sebelumnya menjadi lokasi penyakit masyarakat, termasuk area di belakang Kodim.
Tantangan Anggaran dan Efisiensi Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Merangin juga menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah pada periode 2026–2027. Syukur mengungkapkan adanya kontraksi anggaran yang mencapai sekitar Rp240 miliar.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan berbagai langkah efisiensi. Beberapa di antaranya dengan mengurangi perjalanan dinas, membatasi kegiatan seremonial, hingga melakukan penyesuaian terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Dengan keterbatasan anggaran itu, pemerintah daerah menetapkan sejumlah sektor prioritas. Infrastruktur jalan, layanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan sektor pertanian menjadi fokus utama pembangunan.
Jumlah aparatur pemerintah di Merangin juga menjadi sorotan. Saat ini tercatat sekitar 11.000 pegawai, terdiri dari PNS, PPPK, dan tenaga honorer. Menurut Syukur, jumlah tersebut harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia berharap setiap kepala OPD dapat menjadi contoh di lingkungannya, termasuk dalam hal menjaga kebersihan kota dan pengelolaan sampah.
“Setiap kepala OPD harus menjadi contoh dan duta di lingkungannya, termasuk dalam menjaga kebersihan serta pengelolaan sampah,” katanya.
Syukur menegaskan bahwa visi pembangunan Merangin Baru 2030 hanya dapat tercapai jika seluruh aparatur memiliki komitmen yang sama untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Perubahan itu bergantung pada kemauan kita bersama. Mulailah dari perencanaan yang baik hari ini,” pungkasnya.(Tim)
