KLIKINAJA, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan urgensi memperkuat kembali penanganan tuberkulosis (TB) dan HIV yang masih menjadi masalah kesehatan serius di wilayah tersebut.
Peringatan ini mencuat dalam forum Monitoring dan Evaluasi Public Private Mix (PPM), sebuah pertemuan lintas sektor yang digelar untuk mempercepat intervensi terhadap dua penyakit menular dengan beban kasus tinggi.
Pertemuan yang berlangsung di Kota Jambi itu mempertemukan berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan, organisasi profesi, fasilitas layanan, hingga perwakilan pemerintah kabupaten/kota. Alih-alih hanya menjadi kegiatan seremonial, forum tersebut berubah menjadi diskusi substantif mengenai tantangan yang selama ini menghambat pengendalian TB dan HIV.
Gubernur Jambi, Al Haris, mengingatkan bahwa perhatian publik terhadap isu TB dan HIV mulai melemah dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, banyak instansi dan masyarakat lebih sibuk bergulat dengan isu lain sehingga penanganan dua penyakit menular ini kerap tertunda.
Ia menilai kondisi tersebut berbahaya karena TB dan HIV tetap menjadi ancaman laten di tengah masyarakat. “Sering kali kita teralihkan dengan berbagai urusan, sehingga pengelolaan TB dan HIV tidak maksimal. Padahal ancamannya masih tinggi dan bisa berdampak luas,” ujarnya.
Selain faktor kurangnya fokus, Al Haris juga menyoroti gaya hidup masyarakat yang berpotensi memperburuk penyebaran penyakit. Kebiasaan merokok, perilaku berisiko, serta lingkungan dengan sanitasi kurang memadai dinilai turut memberi ruang bagi penularan TB–HIV. “Tanpa intervensi terarah dan konsisten, angka kasus bisa kembali meningkat,” sebutnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Ike Silviana, menjelaskan bahwa evaluasi PPM tahun ini menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana program berjalan di lapangan. Dari pemantauan sementara, beberapa daerah dinilai belum mampu memenuhi target penanganan TB.
“Masih ada daerah yang mencatatkan kinerja di bawah ekspektasi. Evaluasi ini memberi gambaran jelas mengenai hambatan yang mereka hadapi. Tapi ada juga yang menunjukkan capaian yang sangat baik, misalnya Kota Sungai Penuh yang realisasinya bahkan melampaui 100 persen,” jelas Ike.
Kegiatan yang berlangsung hingga 28 November tersebut diikuti oleh 88 peserta dan menghadirkan pembicara dari berbagai institusi teknis seperti BBPK, PABDI, Bappeda, hingga BPJS Ketenagakerjaan. Kolaborasi lintas keahlian ini diharapkan mampu memperkuat strategi pengendalian TB–HIV di seluruh kabupaten/kota.
Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menekankan bahwa evaluasi bukan sekadar menilai capaian, tetapi juga memperbaiki mutu layanan kesehatan. Ike menyebut bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan, melainkan sinergi banyak pihak—baik pemerintah, tenaga kesehatan, hingga komunitas.
“Target bukan hanya angka yang tercapai, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan peningkatan layanan. Kita memerlukan gerakan bersama untuk memastikan penanganan TB dan HIV berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan perubahan pola hidup, ancaman TB–HIV bisa menjadi semakin kompleks. Karena itu, pemerintah menegaskan perlunya komitmen berkelanjutan dari semua sektor untuk mendorong cakupan pengobatan yang lebih luas serta pemantauan kasus yang lebih ketat.(Tim)
