KLIKINAJA – Langkah cepat Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam membenahi persoalan persampahan mendapat respons konkret dari pemerintah pusat. Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, menemui langsung Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta, Kamis (26/1), guna memaparkan kondisi riil pengelolaan sampah di daerahnya.
Audiensi berlangsung di kantor Kementerian Lingkungan Hidup RI. Dalam pertemuan itu, Alfin menjelaskan berbagai tantangan yang di hadapi, mulai dari keterbatasan armada, kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), hingga kebutuhan peralatan berat untuk menekan volume timbulan sampah.
Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, memberikan sinyal dukungan penuh. Pemerintah pusat berkomitmen menyalurkan bantuan berupa ekskavator dan mesin press sampah untuk memperkuat sistem pengelolaan di Kota Sungai Penuh.
“Kami memaparkan kondisi di lapangan secara terbuka. Respons Pak Menteri sangat positif dan beliau menyatakan siap membantu sarana prasarana yang kami butuhkan,” ujar Alfin usai pertemuan.
Realisasi bantuan tersebut di targetkan mulai berjalan pada Maret 2026. Kehadiran alat berat dan mesin press di yakini mampu mempercepat proses pemadatan serta mengurangi beban penumpukan di TPST.
Sungai Penuh Diproyeksikan Jadi Percontohan Sumatera
Dukungan dari kementerian tak berhenti pada pengadaan alat. Kota Sungai Penuh juga di persiapkan menjadi salah satu proyek percontohan (pilot project) penanganan sampah di wilayah Sumatera. Status ini di berikan sebagai bentuk apresiasi atas keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem yang lebih terintegrasi dan modern.
Alfin menegaskan, pemerintah kota telah menyiapkan langkah lanjutan, termasuk pembenahan manajemen pengangkutan, optimalisasi fungsi TPST, serta penerapan teknologi untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya.
“Kami ingin dukungan ini benar-benar berdampak nyata. Targetnya jelas, pengelolaan sampah lebih efektif dan lingkungan kota semakin bersih serta sehat,” tegasnya.
Secara nasional, isu persampahan memang menjadi perhatian serius pemerintah. Sejumlah kota masih menghadapi persoalan klasik seperti keterbatasan lahan TPA, peningkatan produksi sampah rumah tangga, hingga minimnya teknologi pengolahan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci agar sistem pengelolaan berjalan berkelanjutan.
Bagi Sungai Penuh, momentum ini menjadi peluang mempercepat reformasi tata kelola sampah. Dengan dukungan alat dan pendampingan kebijakan, beban operasional dapat ditekan sekaligus meningkatkan efisiensi layanan kebersihan.
Peran DPR RI Dapil Jambi
Alfin juga menyampaikan apresiasi kepada Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jambi, Rocky Chandra, yang memfasilitasi komunikasi dengan kementerian. Jembatan koordinasi tersebut di nilai mempercepat proses penyampaian aspirasi daerah ke tingkat pusat.
Sinergi lintas level pemerintahan di harapkan tidak hanya berhenti pada bantuan peralatan, tetapi juga membuka ruang dukungan program lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
Dengan komitmen yang telah disepakati, Pemerintah Kota Sungai Penuh kini bersiap mengeksekusi rencana teknis secara bertahap. Targetnya bukan sekadar mengurangi tumpukan sampah, melainkan membangun sistem yang lebih tertata, efisien, dan berorientasi jangka panjang.(Tim)
