KLIKINANJA, JAKARTA – Pertamina Patra Niaga memblokir 394 ribu nomor polisi kendaraan di seluruh Indonesia setelah sistem pendataan mereka mendeteksi dugaan penyalahgunaan pembelian BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite. Kebijakan ini membuat kendaraan yang masuk daftar hitam tak lagi bisa bertransaksi BBM bersubsidi di SPBU.
Pertamina Perketat Pengawasan BBM Subsidi
Pertamina Patra Niaga menegaskan langkah pemblokiran dilakukan untuk memastikan distribusi bahan bakar subsidi tepat sasaran. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menjelaskan bahwa teknologi digital yang diterapkan perusahaan mampu mengungkap aktivitas pembelian yang dianggap tidak wajar.
Menurut Mars Ega, sistem subsidi tepat melalui aplikasi MyPertamina memicu analisis otomatis yang mendeteksi pola transaksi mencurigakan. “Dari hasil evaluasi, ada indikasi penyalahgunaan. Karena itu 394 ribu nomor polisi telah kami blokir agar distribusi tetap sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang Pertamina untuk memastikan subsidi tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak dan mencegah praktik percaloan di lapangan.
544 SPBU Dapat Pembinaan Khusus
Tidak hanya pemilik kendaraan, pemantauan juga menyasar pengelola SPBU. Sepanjang 2025, Pertamina memberikan pembinaan kepada 544 SPBU karena ditemukan pelanggaran teknis maupun administratif dalam penyaluran BBM subsidi.
Pertamina menilai pengawasan lapangan, ditambah sistem verifikasi digital, membuat pengendalian semakin kuat. QR Code MyPertamina yang diwajibkan untuk pembelian Solar dan Pertalite subsidi dianggap efektif menekan praktik penyimpangan yang selama ini sulit dipantau secara manual.
Dengan pemantauan berlapis tersebut, perusahaan berharap distribusi subsidi menjadi lebih transparan sekaligus mengurangi peluang kebocoran pasokan.
Konsumsi Solar dan Pertalite Turun Signifikan
Sejak penerapan sistem QR Code secara nasional, penggunaan BBM bersubsidi menunjukkan penurunan yang cukup tajam. Mars Ega mengungkapkan bahwa konsumsi Solar hingga Oktober 2025 diperkirakan turun sekitar 10 persen dari kuota yang ditetapkan pemerintah.
Penurunan serupa juga terjadi pada Pertalite subsidi, yang diproyeksikan berada 10 persen di bawah target tahunan. Meski menurun, Pertamina menilai angka tersebut justru mencerminkan keberhasilan sistem pengendalian yang mampu menutup celah kecurangan, baik di tingkat konsumen maupun SPBU.
Menurut perusahaan, tren ini menjadi indikator bahwa BBM subsidi mulai lebih tepat sasaran dan kebijakan digitalisasi pembelian memberikan dampak nyata di lapangan, termasuk dalam efisiensi penggunaan anggaran negara.
Pemblokiran ratusan ribu kendaraan serta pembinaan terhadap ratusan SPBU menjadi bagian dari strategi Pertamina untuk memastikan BBM subsidi digunakan oleh kelompok yang berhak. Dengan dukungan sistem digital MyPertamina, perusahaan optimistis pengawasan akan semakin akurat dan potensi penyalahgunaan dapat ditekan dalam jangka panjang.(Tim)
