KLIKINAJA.COM – Sebanyak 21 ribu warga Kabupaten Batang Hari yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) resmi di nonaktifkan pada 2026. Kebijakan ini di ambil sebagai bagian dari proses pemutakhiran data agar bantuan iuran benar-benar menyasar masyarakat yang berhak.
Penyesuaian tersebut di lakukan oleh BPJS Kesehatan pusat setelah data peserta di verifikasi ulang. Proses ini melibatkan sinkronisasi antara data Dinas Sosial dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi acuan terbaru dalam menentukan status kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Batang Hari, dr. A Taqwin, menyebutkan bahwa hasil pemadanan data menunjukkan adanya perubahan status ekonomi pada sebagian peserta.
“Dari hasil sinkronisasi data, di ketahui bahwa sebagian peserta sudah berada pada kategori desil enam ke atas, sehingga di nilai tidak lagi masuk kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan iuran,” ujarnya.
Penyesuaian Data dan Peluang Reaktivasi
Meski di nonaktifkan, tidak semua peserta kehilangan akses sepenuhnya. Pemerintah daerah masih membuka peluang bagi warga yang memenuhi kriteria tertentu untuk kembali mendapatkan bantuan.
Taqwin menjelaskan, peserta dari kelompok ekonomi bawah terutama yang berada pada desil tiga ke bawah tetap berpeluang di aktifkan kembali.
“Peserta dengan kondisi ekonomi tertentu masih bisa di aktifkan kembali, dengan masa aktif enam bulan sesuai ketentuan,” tambahnya.
Kondisi kesehatan juga menjadi pertimbangan penting. Warga yang menderita penyakit kronis atau membutuhkan pengobatan jangka panjang tetap dapat mengajukan pengaktifan kembali. Hal ini di lakukan agar mereka tidak terhambat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang vital.
Layanan Darurat Tetap Dijamin
Untuk memastikan tidak ada warga yang terabaikan, Dinas Kesehatan Batang Hari telah menginstruksikan seluruh Puskesmas agar tetap melayani pasien dalam kondisi darurat, tanpa melihat status kepesertaan BPJS.
Tak hanya itu, Puskesmas juga di minta membantu proses administrasi, termasuk menerbitkan surat keterangan bagi warga yang membutuhkan pengaktifan kembali BPJS karena alasan medis.
Dari sisi kuota, alokasi BPJS PBI di Batang Hari berasal dari berbagai sumber, yakni 126.684 peserta dari pemerintah pusat, sekitar 79 ribu dari provinsi, serta 32.601 dari pemerintah kabupaten.
Data per Maret 2026 menunjukkan sebanyak 149.752 warga menerima bantuan iuran BPJS dari total populasi sekitar 309.156 jiwa. Angka ini menandakan cakupan kepesertaan BPJS di Batang Hari sudah mencapai 98,2 persen.
“Masih ada sekitar dua ribu warga yang belum memiliki kartu BPJS, dan ini menjadi perhatian kami ke depan,” tutup Taqwin.
Kebijakan penonaktifan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, pembaruan basis data menjadi fokus utama agar program subsidi lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Bagi masyarakat, penting untuk secara berkala memastikan data kependudukan dan status sosial ekonomi tetap valid. Perubahan kondisi ekonomi, alamat, atau pekerjaan bisa memengaruhi status kepesertaan dalam program bantuan seperti BPJS PBI. Dengan data yang akurat, peluang mendapatkan hak layanan kesehatan pun tetap terbuka.(Tim)
