KLIKINANJA, JAKARTA – Pemerintah kembali mencatatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2025. Kementerian Keuangan melaporkan kekurangan kas negara mencapai Rp 479,7 triliun atau sekitar 2,02 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi tersebut disebut masih dalam batas yang dapat dikendalikan pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan capaian teranyar APBN KiTa dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Kamis (20/11). Ia memastikan bahwa meski terjadi pelebaran defisit, indikator fiskal tetap berada dalam jalur yang telah direncanakan.
Menurutnya, posisi APBN saat ini masih mampu menopang stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. “Situasi anggaran sampai Oktober masih terkendali dan sesuai proyeksi,” ujar Purbaya.
Pendapatan Negara dan Pola Belanja di 2025
Hingga akhir Oktober, pendapatan negara sudah mengumpulkan Rp 2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari target tahunan. Sementara total pengeluaran mencapai Rp 2.593 triliun, sebanding dengan 73,5 persen dari pagu belanja 2025.
Keseimbangan primer tercatat negatif Rp 45 triliun, mencerminkan kebutuhan tambahan pembiayaan untuk menutup selisih belanja dan pendapatan.
Purbaya menyebut, kementeriannya terus mengantisipasi potensi akselerasi belanja maupun penerimaan pada sisa waktu menjelang tutup tahun anggaran. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan APBN tetap berfungsi sebagai alat penyangga ekonomi, terutama ketika ketidakpastian global masih tinggi.
Belanja Pusat, Daerah, dan Bantuan Sosial
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memerinci realisasi belanja negara. Total belanja Rp 2.593 triliun terdiri atas:
Belanja Pemerintah Pusat: Rp 1.879,6 triliun (70,6%)
Transfer ke Daerah (TKD): Rp 713,4 triliun (82,6%)
Belanja kementerian/lembaga (K/L) berada di kisaran Rp 961,2 triliun atau 75,4 persen dari proyeksi. Kenaikan belanja pegawai—mencapai Rp 262,7 triliun—dipicu tambahan tunjangan pendidikan dan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru.
Untuk belanja barang, realisasi menembus Rp 344,9 triliun. Suahasil menjelaskan bahwa penyerapan sempat tertahan pada awal tahun karena efisiensi belanja, namun kini sudah meningkat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan bantuan pemerintah.
Sementara itu, belanja modal baru terealisasi Rp 206,4 triliun atau 59,9 persen. Anggaran ini banyak diarahkan untuk proyek infrastruktur strategis, termasuk pembangunan jalan, jembatan, serta jaringan irigasi. Di sisi lain, bantuan sosial hampir mencapai target dengan realisasi 98,6 persen, didominasi program PBI JKN, PKH, Kartu Sembako, PIP, dan KIP Kuliah.
Pembiayaan Utang dan Strategi Fiskal Menjelang Akhir Tahun
Pada sektor pembiayaan, pemerintah telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp 570,1 triliun hingga Oktober atau 77 persen dari target pada laporan semester. Total pembiayaan anggaran tercatat Rp 532,9 triliun, termasuk kontribusi pembiayaan non-utang yang bernilai negatif.
Suahasil menegaskan bahwa pemerintah tetap berhati-hati menghadapi gejolak pasar global. Strategi pembiayaan, lanjutnya, dilakukan secara disiplin dan fleksibel untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
“Fokus kami menjaga APBN tetap sehat di tengah dinamika ekonomi,” tegasnya.
DPR sebelumnya juga telah menyetujui pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun, yang membantu menahan kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun berjalan.
Menjelang akhir 2025, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, mulai dari penguatan cash buffer, opsi prefunding, hingga pengelolaan kas dan utang yang lebih aktif untuk memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga.
Dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah berjalan hingga Oktober, pemerintah optimistis APBN masih mampu menopang pemulihan ekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan. Fokus fiskal di sisa tahun bertumpu pada efisiensi, stabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan anggaran negara.(Tim)
