KLIKINAJA – Upaya Pemerintah Kabupaten Merangin dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia mendapat respons positif dari Pemerintah Pusat. Langkah konkret itu di tandai melalui pertemuan Bupati Merangin, M. Syukur, dengan Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis (22/1/2026) yang lalu, yang secara khusus membahas percepatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Pertemuan tersebut memusatkan perhatian pada implementasi program Sekolah Rakyat, sebuah skema pendidikan tanpa biaya yang di tujukan bagi anak-anak yang selama ini terkendala kondisi ekonomi. Program ini di rancang untuk menjangkau kelompok rentan, termasuk anak-anak di wilayah pelosok yang minim fasilitas pendidikan.
Menteri Sosial menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Pemkab Merangin dan menetapkan daerah tersebut sebagai salah satu wilayah prioritas nasional dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Penetapan ini membuka peluang percepatan pembangunan sarana pendidikan, pendampingan sosial, hingga bantuan operasional bagi peserta didik.
Bupati Merangin menegaskan bahwa masalah putus sekolah masih menjadi tantangan nyata di daerahnya. Tekanan ekonomi keluarga kerap memaksa anak-anak memilih bekerja lebih awal di banding melanjutkan pendidikan formal.
“Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir memastikan setiap anak punya kesempatan belajar yang sama, tanpa di batasi kondisi ekonomi orang tua,” ujar Syukur.
Program Sekolah Gratis Merupakan Pemerataan Pendidikan di Daerah
Program ini di proyeksikan bukan hanya menjaga anak tetap berada di bangku sekolah, tetapi juga memperluas pemerataan pendidikan hingga ke daerah terpencil. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas pendidikan di harapkan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan struktural.
Secara nasional, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui intervensi pendidikan. Anak-anak dari keluarga prasejahtera di berikan akses belajar yang layak, pendampingan sosial, serta lingkungan pendidikan yang lebih aman dan berkelanjutan.
Bagi Merangin, kehadiran program ini di nilai strategis mengingat kondisi geografis yang luas serta sebaran penduduk di wilayah pedesaan. Dukungan pemerintah pusat memungkinkan percepatan pembangunan pendidikan yang sebelumnya terkendala anggaran daerah.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian di harapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.(Tim)
