KLIKINAJA – ST Burhanuddin meminta seluruh jajaran kejaksaan di daerah meningkatkan skala pemberantasan korupsi. Instruksi itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, beberapa waktu yang lalu.
Dalam arahannya, Burhanuddin menilai penanganan perkara di sejumlah daerah masih di dominasi kasus bernilai kecil, terutama penyimpangan dana desa. Padahal, potensi kerugian negara dalam kasus korupsi di wilayah di nilai jauh lebih besar dan membutuhkan keberanian aparat penegak hukum untuk membongkarnya.
“Saya tidak ingin kejaksaan di daerah hanya sibuk dengan perkara kecil. Jika ada korupsi dengan kerugian negara yang besar, itu harus di usut tuntas,” ujar Burhanuddin di hadapan jajaran Kejati.
Ia menegaskan, komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti di pusat. Daerah, kata dia, justru menjadi garda terdepan karena banyak proyek dan kebijakan strategis berlangsung di level tersebut.
Fokus Kasus Besar, Bukan Hanya Dana Desa
Burhanuddin mengingatkan, penegakan hukum harus memberi dampak nyata bagi keuangan negara dan rasa keadilan masyarakat. Ia mendorong jaksa di daerah memetakan potensi perkara besar yang selama ini belum tersentuh.
Menurutnya, pola korupsi kini semakin kompleks, melibatkan jejaring kekuasaan dan kepentingan bisnis. Jika aparat hanya berkutat pada kasus rutin, efek jera sulit tercapai.
“Jangan ragu menangani perkara dengan nilai kerugian signifikan. Kejaksaan harus hadir untuk melindungi kepentingan publik,” katanya menegaskan.
Arahan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa kebijakan penindakan ke depan akan lebih agresif dan terukur, terutama terhadap kasus yang berdampak luas pada ekonomi daerah.
Integritas dan Soliditas Jadi Kunci
Di sisi lain, Burhanuddin mengingatkan pentingnya menjaga integritas. Ia tidak menampik bahwa penanganan kasus besar kerap memicu tekanan maupun upaya pelemahan institusi.
“Setiap langkah harus profesional dan transparan. Waspadai upaya perlawanan balik yang bisa merusak kepercayaan publik,” ucapnya.
Dalam enam tahun terakhir, Kejaksaan Agung mencatat tingkat kepercayaan publik yang tinggi, berkisar 77–83 persen. Angka itu berada di atas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan sejumlah survei.
Kepercayaan tersebut tidak lahir tanpa sebab. Kinerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam membongkar perkara besar menjadi faktor pendorong utama. Kasus pengelolaan dana investasi di Asuransi Jiwasraya dengan kerugian Rp16,8 triliun dan perkara di Asabri senilai Rp22,78 triliun menjadi contoh nyata.
Belum lagi dugaan korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung yang disebut merugikan negara hingga Rp300 triliun, serta perkara korupsi minyak mentah dengan estimasi kerugian Rp285,3 triliun yang kini masih bergulir di pengadilan.
