KLIKINAJA – Pemerintah Provinsi Jambi bersama unsur Forkopimda sepakat mempercepat pembangunan jalan khusus batubara. Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat evaluasi yang di gelar di rumah dinas Gubernur Jambi dan di pimpin langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris.
Pertemuan tersebut di hadiri Dirlantas Polda Jambi Kombes Adi Benny, Kapenrem Mayor Czi Redno Subandhy, Asisten Intelijen Kejati Jambi Muhammad Husaini, serta Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah. Forum itu membahas progres proyek yang tengah di kerjakan tiga investor: PT Sinar Anugerah Sukses, PT Inti Bangun Sarana, dan PT Putra Bulian Properti.
Rapat ini menegaskan kembali siapa melakukan apa, di mana, dan untuk tujuan apa. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum ingin proyek tersebut segera rampung agar distribusi batubara tidak lagi menggunakan jalan umum yang memicu persoalan sosial berkepanjangan.
Gubernur Al Haris meminta para investor tidak menutup diri terhadap hambatan yang muncul di lapangan. Ia memastikan pemerintah siap turun tangan selama persoalan tersebut bisa di fasilitasi secara aturan.
“Silakan sampaikan secara terbuka jika ada kendala. Pemerintah daerah akan membantu semaksimal mungkin agar proyek ini tidak terhambat,” ujar Al Haris dalam rapat tersebut.
Tekanan Masalah di Jalan Umum
Isu angkutan batubara yang melintas di jalan nasional dan provinsi bukan cerita baru di Jambi. Kombes Adi Benny menyebut persoalan ini telah lama menjadi catatan kepolisian karena berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.
Ia menggambarkan kemacetan panjang dan kecelakaan lalu lintas sebagai konsekuensi yang terus berulang. Korban jiwa, kerugian materiil, hingga terganggunya aktivitas ekonomi menjadi harga mahal yang harus di bayar.
“Angkutan batubara di jalan umum sudah menimbulkan banyak korban dan kemacetan luar biasa. Ini persoalan krusial yang harus segera di selesaikan,” tegasnya.
Dorongan serupa datang dari unsur TNI dan Kejaksaan. Mereka mengingatkan bahwa perusahaan tambang memiliki tanggung jawab sosial yang tak bisa di abaikan.
“Perusahaan jangan hanya berorientasi pada bisnis. Aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat juga harus menjadi perhatian,” kata salah satu perwakilan aparat dalam pertemuan itu.
Dalam forum tersebut, para investor memaparkan sejumlah kendala yang memperlambat progres, mulai dari perizinan kawasan hutan, lonjakan harga pembebasan lahan, hingga dinamika sosial di sekitar trase jalan.
Di sisi lain, pemerintah melihat proyek ini sebagai bagian dari penataan tata kelola transportasi tambang yang lebih tertib. Sektor pertambangan, bersama pertanian dan perkebunan, masih menjadi penopang ekonomi Jambi dengan pertumbuhan yang tercatat 4,77 persen. Tanpa infrastruktur pendukung yang memadai, potensi ekonomi itu justru bisa memicu konflik horizontal dan tekanan infrastruktur publik.
Jalan khusus batubara bukan sekadar proyek fisik. Ia menjadi simbol keseimbangan antara investasi dan kepentingan warga. Jika rampung sesuai target, distribusi logistik tambang dapat berjalan lebih efisien, sementara jalan umum kembali di fungsikan sepenuhnya untuk masyarakat.
Di akhir rapat, Pemprov Jambi, Polda, Korem, Kejati, dan pemerintah kabupaten/kota menyatakan komitmen bersama membantu menyelesaikan hambatan yang dihadapi investor. Kolaborasi lintas sektor ini di harapkan mempercepat operasional jalan khusus batubara dan meredakan polemik yang selama ini membebani publik.(Tim)
