KLIKINAJA, KERINCI – Kritik publik terhadap pelaksanaan Junior Soccer Fun League (JSFL) Regional Kerinci semakin meluas. Ajang sepak bola usia dini yang seharusnya menjadi ruang pembinaan merata bagi seluruh sekolah di Kabupaten Kerinci itu mendadak menjadi perbincangan hangat setelah tidak ada satu pun sekolah dari wilayah hilir yang ikut serta tahun ini.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan, terutama terkait dugaan minimnya koordinasi antarinstansi yang berwenang. Sorotan pun mengarah pada Dinas Pendidikan Kerinci sebagai otoritas yang membawahi sekolah-sekolah dasar dan menengah di daerah tersebut.
Menanggapi kritik tersebut, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kerinci, Asril, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan tidak memiliki andil apa pun dalam penentuan peserta maupun teknis penyelenggaraan JSFL. Menurutnya, panitia penyelenggara, yakni Ikatan Guru Olahraga Nasional (Igornas).
“Semua proses berada di tangan penyelenggara. Kami tidak dimintai pertimbangan, sehingga dinas tidak ikut menentukan sekolah mana yang berpartisipasi,” ujarnya saat dimintai keterangan.
Sementara itu, PSSI Kerinci menegaskan tidak menentukan peserta. Ketua Pengcab PSSI Kerinci, Afikri, menjelaskan pihaknya hanya membantu teknis, tanpa memutuskan siapa yang ikut. “Kami hanya membantu, tidak menentukan peserta,” ujarnya lewat WhatsApp.
JSFL sendiri selama ini dikenal sebagai turnamen rutin yang bertujuan menjaring bibit muda sepak bola di tingkat sekolah. Idealnya, ajang ini terbuka untuk semua sekolah tanpa melihat lokasi. Karena itu, absennya tim dari wilayah hilir menimbulkan kekecewaan publik, terlebih setelah isu ketidakterlibatan dinas mencuat.
Beberapa warga menilai bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi pemicu utama persoalan ini. Mereka menilai, sekalipun bukan penyelenggara, dinas seharusnya tetap memastikan bahwa setiap sekolah memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kompetisi.
Kritik tersebut juga mencuat di media sosial. Banyak warganet menyoroti ketidakjelasan mekanisme seleksi peserta hingga akhirnya muncul dugaan adanya ketidakterbukaan dari pihak penyelenggara. Situasi ini semakin memperkuat persepsi bahwa pelaksanaan JSFL kali ini tidak mencerminkan prinsip pemerataan pembinaan atlet muda.
Sejumlah pemerhati olahraga daerah pun mengusulkan agar pelaksanaan JSFL berikutnya disiapkan melalui koordinasi yang lebih matang. Mereka berharap penyelenggara, dinas pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya dapat duduk bersama untuk menyusun mekanisme seleksi yang lebih transparan.
Upaya perbaikan disebut penting agar JSFL kembali pada fungsi utamanya: menjadikan kompetisi sebagai ruang pengembangan talenta muda tanpa memunculkan kesan diskriminasi antara sekolah di wilayah mudik dan hilir.(Dea)
