KPK Tangkap Bupati Ponorogo dalam Operasi Suap, Begini Faktanya

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 8 November 2025 - 02:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KLIKINAJA – Bupati Ponorogo, Sugiro Sancoko dikabarkan terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11). Dalam operasi tersebut, tim antikorupsi juga mengamankan sejumlah orang.

Kabar penangkapan tersebut dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Ia menyampaikan bahwa operasi itu memang dilakukan di wilayah Ponorogo dan salah satu pejabat yang diamankan adalah kepala daerah setempat.

“Benar, ada kegiatan tangkap tangan di Ponorogo. Bupati juga turut diamankan,” ujar Fitroh ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat siang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sugiri Sancoko merupakan Bupati Ponorogo yang kini menjabat untuk periode kedua. Sebelum menjabat sebagai bupati, ia sempat menjadi anggota DPRD Jawa Timur.

Baca Juga :  Harga Beras Zona 1 Naik Awal Juni 2025, Masih dalam Batas Wajar

Meski begitu, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang melatarbelakangi operasi tersebut. Namun, sumber internal menyebut penindakan ini diduga terkait praktik suap dalam pelaksanaan proyek pemerintah daerah.

Seperti diketahui, setiap operasi tangkap tangan KPK akan dilanjutkan dengan pemeriksaan intensif di Jakarta. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.

Hingga berita ini diterbitkan, Sugiri Sancoko masih berstatus sebagai terperiksa. KPK belum mengeluarkan keterangan resmi terkait jumlah pihak yang diamankan maupun barang bukti yang disita.

Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum memberikan tanggapan resmi atas penangkapan orang nomor satu di daerah tersebut. Beberapa pejabat setempat mengaku belum mengetahui secara pasti duduk perkara yang menyeret sang bupati.

Baca Juga :  Intip Pajak Yamaha NMAX 2026, Segini Dana yang Harus Disiapkan

KPK dalam beberapa bulan terakhir memang intens melakukan operasi di berbagai daerah. Lembaga ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap kepala daerah akan terus diperketat, terutama menjelang akhir tahun anggaran yang rawan penyimpangan dalam proyek pengadaan barang dan jasa.

Publik kini menantikan perkembangan hasil pemeriksaan KPK terhadap Sugiri Sancoko dan pihak lainnya. Apabila terbukti, kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Timur yang tersandung masalah korupsi.

KPK diperkirakan akan mengumumkan hasil resmi OTT Ponorogo dalam waktu dekat. Lembaga tersebut juga memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan dan menjunjung asas praduga tak bersalah.(Tim)

Berita Terkait

Awal Puasa Ditetapkan 19 Februari 2026, Pemerintah Resmi Umumkan Hasil Sidang Isbat
BKN Resmi Terapkan ASN Digital 2026, Ini Cara Aktivasi dan Reset Password
BKN Tegaskan Kontrak PPPK Ditentukan Kinerja, Bukan Anggaran
Kemenag Usulkan 630 Ribu Formasi Guru PPPK, Guru Swasta Punya Peluang Besar Jadi ASN
PPPK Paruh Waktu Akan Dihapus? Ini Penjelasan Revisi UU ASN 2026
Mutasi ASN Nasional Wajib Berlaku 2026, Pemerataan SDM Jadi Fokus Utama Reformasi
Natanael Wiraatmaja, Siswa SD Bandung Raih 18 Medali dan Diundang NASA
Wamen PPPA Ingatkan Bahaya Rentenir dan Koperasi Bermasalah
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 Februari 2026 - 10:00 WIB

BKN Resmi Terapkan ASN Digital 2026, Ini Cara Aktivasi dan Reset Password

Selasa, 17 Februari 2026 - 09:00 WIB

BKN Tegaskan Kontrak PPPK Ditentukan Kinerja, Bukan Anggaran

Senin, 16 Februari 2026 - 19:00 WIB

Kemenag Usulkan 630 Ribu Formasi Guru PPPK, Guru Swasta Punya Peluang Besar Jadi ASN

Senin, 16 Februari 2026 - 10:00 WIB

PPPK Paruh Waktu Akan Dihapus? Ini Penjelasan Revisi UU ASN 2026

Senin, 16 Februari 2026 - 07:00 WIB

Mutasi ASN Nasional Wajib Berlaku 2026, Pemerataan SDM Jadi Fokus Utama Reformasi

Berita Terbaru