KLIKINAJA, MERANGIN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin kembali memperjelas sikapnya terkait rencana pemekaran Tabir Raya. Bupati Merangin, M. Syukur, menuturkan bahwa seluruh tahapan administratif yang menjadi kewenangan daerah telah diselesaikan tanpa penundaan. Setiap berkas yang diajukan panitia pemekaran, kata dia, langsung diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Bupati M. Syukur bersama Wakil Bupati A. Khafidh dan Ketua DPRD Merangin M. Rivaldo menandatangani dokumen resmi dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Tabir Raya. Penandatanganan ini menjadi sinyal kuat bahwa Merangin tidak memiliki persoalan internal dalam mendorong pemekaran tersebut.
Bupati Syukur mengungkapkan bahwa wacana pemekaran Tabir Raya sudah berlangsung cukup lama. Ia bahkan mengaku telah berinteraksi dengan panitia pemekaran sejak masih menjabat sebagai anggota DPD RI. Untuk mempercepat kajian, ia pernah mengundang Komite I DPD RI agar melihat langsung kondisi lapangan di Tabir Raya dan memahami kebutuhan masyarakat setempat.
Menurut Bupati Syukur, seluruh dokumen yang harus dipenuhi pemerintah daerah sudah lengkap. Ia menekankan bahwa satu-satunya faktor penghambat saat ini adalah moratorium pemekaran yang masih diberlakukan pemerintah pusat. Selama moratorium belum dicabut, seluruh daerah pengusul, termasuk Tabir Raya, hanya dapat menunggu kebijakan berikutnya.
“Begitu moratorium dicabut, kami sudah siap. Tidak ada lagi perdebatan di tingkat daerah karena semua persyaratan administratif sudah sesuai aturan,” ujar Syukur dalam kesempatan itu.
Ia menambahkan, aspirasi pemekaran daerah bukan hanya muncul dari Tabir Raya, tetapi juga dari wilayah lain di seluruh Indonesia. Kondisi tersebut membuat pemerintah pusat harus berhati-hati dalam mengambil keputusan karena berkaitan dengan kesiapan anggaran, aspek politik, infrastruktur pemerintahan, hingga pembentukan kelembagaan daerah baru.
Bupati Syukur menilai penting bagi masyarakat untuk tetap bersabar seraya menunggu keputusan nasional. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mengawal aspirasi tersebut agar tidak kehilangan momentum saat moratorium dicabut. Selain itu, ia menegaskan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat tetap berjalan untuk memastikan berkas Tabir Raya tetap berada dalam jalur administrasi yang benar.
“Yang dapat kita lakukan sekarang adalah menjaga koordinasi. Aspirasi sudah disampaikan, dokumen juga telah kami serahkan. Kita berharap ada perkembangan positif ketika pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan moratorium,” tuturnya.
Selain isu administrasi, Syukur menyoroti bahwa pemekaran suatu wilayah biasanya membawa dampak jangka panjang terhadap pelayanan publik. Daerah baru diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Hal ini juga menjadi alasan kuat masyarakat Tabir Raya terus mendorong pemekaran sejak beberapa tahun terakhir.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap menegaskan pentingnya mengikuti seluruh prosedur nasional. Ia memastikan bahwa Pemkab Merangin tidak akan mengambil langkah yang bertentangan dengan aturan maupun kebijakan pemerintah pusat. Semua tahapan, kata Syukur, harus berjalan sesuai mekanisme agar tidak menimbulkan hambatan di masa depan.
Dengan rampungnya seluruh dokumen di tingkat daerah, Pemkab Merangin menegaskan kembali komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat Tabir Raya. Pemerintah daerah kini menunggu keputusan pusat terkait moratorium pemekaran sebagai penentu lanjutan proses pembentukan DOB tersebut.(Tim)
