KLIKINAJA, SUNGAIPENUH – Pemerintah Kota Sungai Penuh mulai memasuki tahap krusial penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Azhar Hamzah dalam sidang paripurna DPRD yang berlangsung pada Kamis (13/11). Penyerahan ini menjadi langkah awal sebelum dewan membahas secara mendalam setiap komponen anggaran.
Dalam pemaparannya, Azhar menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengutamakan rasionalisasi serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Setiap program dan kegiatan, kata dia, harus dirancang dengan mempertimbangkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa belanja daerah tidak hanya terserap, tetapi juga memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan jangka panjang.
Ia menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan menjadi dasar penyusunan APBD tahun depan. Belanja publik diarahkan lebih tepat sasaran, terutama pada sektor yang mendukung kualitas layanan masyarakat. “Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan warga dan memperkuat pembangunan kota,” ujar Azhar dalam sidang tersebut.
Azhar juga menyoroti tren ekonomi Kota Sungai Penuh yang menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam merancang kebijakan keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dianggap dapat memberi ruang bagi pemerintah untuk merancang program pembangunan yang lebih progresif dan adaptif terhadap kebutuhan daerah.
Sidang paripurna ini juga menjadi forum bagi Wakil Wali Kota untuk memaparkan garis besar kebijakan anggaran 2026. Kerangka umum APBD meliputi proyeksi pendapatan daerah, prioritas belanja, serta arah kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan pemerintah. Meski belum disampaikan secara detail, penekanan pada efisiensi dan dampak program menjadi benang merah dari rancangan yang diserahkan.
Azhar berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif dan konstruktif. Ia menilai kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan menentukan seberapa cepat APBD dapat ditetapkan. Penetapan tepat waktu sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program pembangunan bisa dimulai awal tahun dan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa, didampingi para wakil ketua dan seluruh anggota dewan. Kehadiran sejumlah pejabat pemerintah daerah turut memberikan gambaran bahwa penyusunan APBD 2026 menjadi agenda prioritas yang membutuhkan komitmen bersama.
DPRD dijadwalkan akan menelaah dokumen lebih detail dalam rapat-rapat lanjutan, termasuk membahas alokasi anggaran untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Proses pembahasan biasanya melibatkan analisis mendalam, penyempurnaan program, hingga penyesuaian kebutuhan teknis di lapangan.
Dengan dukungan pertumbuhan ekonomi dan komitmen efisiensi, Pemerintah Kota Sungai Penuh optimistis rancangan APBD 2026 dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat pembangunan daerah. Anggaran yang tersusun dengan baik diharapkan mampu menjawab tantangan kota sekaligus membuka peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Dea)
