KLIKINAJA, KERINCI – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci mulai memperketat langkah pengendalian inflasi. Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si, hadir dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi yang digelar Bank Indonesia pada Senin, 24 November 2025, untuk membahas potensi gejolak harga dan kesiapan pasokan pangan di wilayahnya.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut menjadi forum penting untuk memetakan dinamika kebutuhan pangan menjelang akhir tahun, saat konsumsi masyarakat umumnya melonjak. Dalam rapat itu, seluruh TPID kabupaten/kota di Provinsi Jambi menyampaikan kondisi terkini distribusi, ketersediaan komoditas strategis, hingga tantangan yang berpotensi menimbulkan tekanan harga.
Evaluasi Pasokan dan Distribusi Pangan
TPID Provinsi Jambi menguraikan sejumlah faktor yang dapat memengaruhi stabilitas inflasi musiman. Salah satunya adalah distribusi pangan antarwilayah yang kerap tersendat akibat curah hujan tinggi dan peningkatan mobilitas masyarakat. Selain itu, pola belanja akhir tahun, terutama untuk produk pokok seperti beras, ayam, telur, dan sayuran, menjadi perhatian utama karena berpotensi memicu kenaikan harga mendadak.
Pemkab Kerinci menilai isu distribusi dan ketersediaan stok harus menjadi prioritas. Bupati Monadi menegaskan bahwa koordinasi lintas daerah akan diperkuat agar pergerakan logistik berjalan lancar, terutama pada komoditas yang banyak dipasok dari luar Kerinci.
“Kami ingin memastikan pasokan pangan tetap stabil sepanjang Desember. Koordinasi yang kuat menjadi kunci agar harga tetap terkendali dan masyarakat tidak terbebani,” ujar Monadi dalam forum tersebut.
Penguatan Pengawasan dan Mitigasi Tekanan Harga
Selain menyiapkan langkah antisipatif, pemkab juga memperluas pemantauan harga secara berkala di pasar-pasar tradisional. Pemantauan ini akan dipadukan dengan laporan harian dari perangkat daerah untuk memastikan kenaikan harga bisa diidentifikasi lebih cepat.
Dalam sesi diskusi, TPID Provinsi menekankan pentingnya langkah taktis seperti operasi pasar, optimalisasi cadangan pangan, dan kerja sama dengan pelaku distribusi. Langkah-langkah tersebut dinilai efektif meredam potensi lonjakan harga saat permintaan naik, terutama pada periode libur panjang.
Pemkab Kerinci berharap kebijakan yang disepakati pada tingkat provinsi segera diterjemahkan ke dalam aksi nyata di lapangan. Fokusnya adalah memastikan ketersediaan barang tetap terjaga, khususnya pada minggu-minggu mendekati Natal dan Tahun Baru.
Mendorong Koordinasi TPID hingga Awal 2026
Dalam sambutan penutup, Bupati Monadi menegaskan bahwa Kerinci akan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan dan arahan TPID. Ia menilai langkah bersama antarwilayah menjadi penentu keberhasilan menjaga stabilitas harga tidak hanya selama momentum Nataru, tetapi juga hingga memasuki awal 2026.
“Kami siap melaksanakan tindak lanjut di daerah agar stabilitas harga pangan di Kerinci dan Provinsi Jambi tetap terjaga. Kerja kolektif ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” katanya.
Tantangan Tahunan yang Perlu Diantisipasi
Setiap akhir tahun, inflasi musiman memang menjadi tantangan konsisten bagi berbagai daerah di Indonesia. Kenaikan permintaan, cuaca ekstrem, dan pergerakan logistik sering kali memengaruhi harga pangan. Karena itu, langkah antisipatif yang dibahas dalam HLM TPID dinilai sangat penting untuk menjaga keseimbangan suplai dan permintaan.
Dengan kesiapan yang terus diperkuat, Pemkab Kerinci berharap masyarakat dapat menjalani periode Nataru dengan tenang tanpa kekhawatiran kenaikan harga berlebihan.(Dea)
