Belum Genap Satu Tahun Menjabat Bupati Bekasi Kena OTT KPK, Ini Profilnya

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 19 Desember 2025 - 18:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KLIKINAJA – Nama Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mendadak menjadi perhatian nasional setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 19 Desember 2025. Kepala daerah dari PDI Perjuangan itu di amankan bersama ayahnya, HM Kunang, serta sembilan orang lain yang di duga terkait dalam perkara yang tengah di usut lembaga anti rasuah.

Penangkapan tersebut terjadi saat Ade Kuswara belum genap satu tahun memimpin Kabupaten Bekasi. Padahal, ia baru saja menorehkan sejarah sebagai bupati definitif termuda sepanjang perjalanan pemerintahan daerah itu.

Jejak Politik Ade Kuswara Kunang

Ade Kuswara Kunang merupakan figur muda yang naik cepat dalam peta politik Bekasi. Ia terpilih sebagai Bupati Bekasi melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, setelah memperoleh dukungan mayoritas pemilih bersama pasangannya, Asep Surya Atmaja.

Pada 6 Februari 2025, Ade resmi di lantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Saat itu, usianya baru menginjak 31 tahun 6 bulan, menjadikannya bupati definitif termuda yang pernah memimpin Kabupaten Bekasi.

Pelantikannya sempat di pandang sebagai simbol regenerasi kepemimpinan daerah. Publik menaruh harapan besar pada kepemimpinan muda yang di nilai lebih dekat dengan aspirasi generasi produktif di wilayah industri terbesar di Jawa Barat tersebut.

Baca Juga :  Bank 9 Jambi Tegaskan Tanggung Jawab atas Dana Nasabah yang Raib

Karier Legislatif Sebelum Menjadi Bupati

Sebelum menduduki kursi eksekutif, Ade Kuswara lebih dulu mengasah pengalaman politik di lembaga legislatif. Ia tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019–2024.

Kariernya di parlemen daerah terbilang mulus. Pada Pemilu 2024, Ade kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi untuk periode 2024–2029. Namun, kursi legislatif itu di tinggalkannya setelah memutuskan maju dalam kontestasi Pilkada Bekasi.

Pengalaman di DPRD menjadi modal penting bagi Ade dalam memahami dinamika pemerintahan daerah, mulai dari penganggaran hingga pengawasan kebijakan publik.

Latar Belakang Pendidikan dan Organisasi

Ade Kuswara Kunang lahir di Bekasi, Jawa Barat, pada 15 Agustus 1993. Ia menghabiskan masa muda dan pendidikannya di daerah asalnya sebelum melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi.

Ia tercatat sebagai lulusan President University dengan gelar Sarjana Hukum. Latar belakang pendidikan hukum ini kerap di sebut sebagai bekal penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan memahami aspek regulasi daerah.

Di luar jalur formal, Ade juga aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Muslimin Indonesia, sebuah organisasi sayap yang berfokus pada kegiatan keagamaan dan sosial. Selain itu, ia juga tercatat sebagai Dewan Pengawas Garda Pasundan, organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kebudayaan.

Baca Juga :  Gubernur Jambi Targetkan Pengembangan Bandara Depati Parbo, Runway Akan Diperpanjang

OTT KPK dan Dampaknya bagi Pemerintahan Bekasi

Kasus yang menjerat Ade Kuswara menjadi pukulan telak bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. KPK menyatakan penangkapan tersebut merupakan bagian dari OTT, namun hingga kini belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara maupun sangkaan pasal yang di sematkan kepada Ade dan pihak lainnya.

Penanganan perkara masih berada pada tahap pemeriksaan intensif. KPK juga belum mengumumkan secara resmi status hukum Ade Kuswara Kunang pasca-penangkapan.

Situasi ini memunculkan ketidakpastian dalam roda pemerintahan daerah. Sejumlah pihak menilai kasus tersebut dapat mengganggu stabilitas birokrasi dan pelayanan publik, mengingat Bekasi merupakan salah satu daerah strategis penopang ekonomi nasional.

Ade Kuswara Kunang merupakan sosok muda yang sempat mencatatkan sejarah sebagai Bupati Bekasi termuda. Namun, perjalanan politiknya kini berada di persimpangan setelah terjerat operasi tangkap tangan KPK. Publik menanti kejelasan proses hukum yang berjalan, sekaligus berharap pemerintahan daerah tetap berjalan optimal di tengah situasi tersebut.(Tim)

Berita Terkait

Pemkab Rejang Lebong Hapus Open House Lebaran 2026, Fokus Turun ke Warga
Open House Idul Fitri, Wali Kota Alfin Pererat Silaturahmi Warga
Wako Alfin Serukan Kolaborasi Warga di Idulfitri Sungai Penuh
Kasus Demam dan Batuk Meningkat, Kapus Sarolangun Soroti Konsumsi Manis
Pemkot Jambi Tambah Armada Sampah Jelang Lebaran 2026
Wako Alfin Pimpin Patroli Takbiran, Jaga Keamanan Sungai Penuh
Pengawasan Lapas Jambi Diperketat Saat Lebaran, Kunjungan Diawasi Ketat
Rekayasa Lalu Lintas Malam Takbiran Kerinci 2026, Ini Rute Pengalihan Arus
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 Maret 2026 - 19:00 WIB

Pemkab Rejang Lebong Hapus Open House Lebaran 2026, Fokus Turun ke Warga

Sabtu, 21 Maret 2026 - 18:00 WIB

Open House Idul Fitri, Wali Kota Alfin Pererat Silaturahmi Warga

Sabtu, 21 Maret 2026 - 14:00 WIB

Kasus Demam dan Batuk Meningkat, Kapus Sarolangun Soroti Konsumsi Manis

Sabtu, 21 Maret 2026 - 08:00 WIB

Pemkot Jambi Tambah Armada Sampah Jelang Lebaran 2026

Sabtu, 21 Maret 2026 - 07:26 WIB

Wako Alfin Pimpin Patroli Takbiran, Jaga Keamanan Sungai Penuh

Berita Terbaru

Ilustrasi.

Teknologi

AI Ambil Alih Coding, Peran Programmer Kini Berubah

Sabtu, 21 Mar 2026 - 17:10 WIB

Ilustrasi

Teknologi

Registrasi SIM Wajib Biometrik 2026, Aturan Baru dan Dampaknya

Sabtu, 21 Mar 2026 - 16:00 WIB