KLIKINAJA, KERINCI – Proyek peningkatan prasarana sarana utilitas (PSU) di Desa Gunung Labu, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, yang dibiayai anggaran Rp136 juta dari Dinas PUPR Provinsi Jambi, kembali dipersoalkan. Pekerjaan jalan yang dikerjakan CV Sirion itu dinilai tidak memenuhi standar teknis dan memunculkan dugaan lemahnya pengawasan.
Proyek Pokir Dewan Jadi Sorotan
Pembangunan jalan lin.gkungan tersebut disebut berasal dari pokok pikiran (pokir) salah satu anggota DPRD Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2025. Meski diharapkan dapat memperbaiki akses warga, kondisi hasil pengerjaan di lapangan justru memicu kritik.
Pantauan warga setempat menunjukkan kualitas pengecoran jauh dari memuaskan. Beton yang semestinya kuat dan padat terlihat mudah terkelupas, bahkan beberapa titik telah retak meski proyek baru selesai.
Menurut warga, kondisi ini sangat disayangkan mengingat proyek tersebut sudah lama dinantikan sebagai solusi perbaikan infrastruktur permukiman di desa mereka.
Beton Retak dan Rapuh Sejak Awal
Sejumlah dokumentasi yang dihimpun warga memperlihatkan permukaan jalan yang tidak rata. Bagian pinggir terlihat pecah dan mudah hancur ketika ditekan. Hal ini menandakan adukan beton kemungkinan tidak sesuai komposisi atau proses pengerjaan tidak dilakukan secara profesional.
“Baru selesai saja sudah rusak. Bagaimana nanti setelah dipakai warga setiap hari?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kualitas ini membuat masyarakat mempertanyakan keseriusan kontraktor maupun tim pengawas pemerintah daerah dalam memastikan proyek berjalan sesuai aturan.
Aktivis Kerinci Kritik Lemahnya Pengawasan
Aktivis Kerinci, Ijal, yang ikut meninjau proyek, menyampaikan kekecewaan terhadap mutu pekerjaan. Ia menilai hasil tersebut tidak mungkin terjadi jika pengawasan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi berjalan optimal.
“Kalau pengawasnya tegas dan rutin turun ke lokasi, seharusnya tidak ada pekerjaan seperti ini. Pengawasan dari bidang terkait, mulai kabid hingga PPK, tampaknya tidak berjalan maksimal,” kata Ijal.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya intervensi dari pihak tertentu, khususnya oknum pemilik pokir, yang membuat pengawas enggan bertindak tegas ketika menemukan kejanggalan di lapangan.
“Tidak menutup kemungkinan pengawas dibayangi tekanan dari oknum dewan pemilik pokir. Situasi seperti itu membuat pekerjaan buruk dibiarkan begitu saja,” ujarnya.
Dugaan Campur Tangan dalam Penentuan Kontraktor
Selain pengawasan, Ijal juga menyoroti potensi campur tangan oknum tertentu dalam proses penunjukan rekanan. Menurutnya, hal itu berpotensi membuat tahapan awal proyek sudah tidak berjalan sesuai mekanisme yang seharusnya.
“Pemilihan kontraktor patut dicurigai dipengaruhi pihak luar. Jika sejak awal prosedur sudah bermasalah, hasil akhir biasanya ikut bermasalah,” katanya.
Harapan Warga Berubah Jadi Kekecewaan
Masyarakat Desa Gunung Labu awalnya menyambut gembira kabar pembangunan jalan tersebut karena akses yang selama ini rusak dan sulit dilalui. Namun setelah hasilnya tampak tidak layak, warga justru khawatir proyek itu tidak akan bertahan lama.
“Masyarakat ingin jalan yang bagus dan bisa dipakai bertahun-tahun. Nyatanya baru selesai saja sudah retak,” tegas Ijal.
Desakan Evaluasi untuk Dinas PUPR Provinsi
Atas temuan tersebut, Ijal meminta Gubernur Jambi turun tangan mengevaluasi jajaran Dinas PUPR. Ia menilai kualitas proyek yang buruk dapat mencoreng citra pemerintah provinsi di mata masyarakat.
“Ini menyangkut nama baik Gubernur. Warga akan menilai kinerja pemerintah dari hasil pekerjaan seperti ini,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi termasuk Kabid Perkim Ariesto dan PPK proyek – belum memberikan penjelasan resmi.(Dea)
