KLIKINANJA, KERINCI – Polemik dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci yang viral beberapa hari terakhir ini menuai perhatian publik. Sejumlah guru mengaku dimintai uang oleh oknum tertentu dengan alasan pengurusan berkas Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, hingga Tunjangan Hari Raya (THR).
Informasi mengenai dugaan pungli ini bahkan sempat viral di berbagai platform media sosial beberapa waktu lalu. Para pendidik menyuarakan keluhan bahwa mereka diminta membayar sejumlah uang agar proses administrasi pendidikan mereka dapat diselesaikan oleh pihak dinas.
Isu Viral, Bupati Diminta Turun Tangan
Setelah kasus ini menyebar luas di media sosial, desakan kepada Bupati Kerinci untuk turun tangan semakin menguat. Para guru dan masyarakat meminta Bupati Kerinci untuk menindak tegas oknum yang mengambil keuntungan pribadi dari pelayanan publik di sektor pendidikan.
“Ini sudah mencoreng dunia pendidikan Kerinci. Kami berharap Bupati tidak tinggal diam dan memanggil pihak Dinas Pendidikan,” ungkap salah satu tokoh masyarakat.
Guru Mengaku Dimintai Setoran
Salah seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa permintaan pungutan sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan menjelang pengurusan sertifikasi maupun berkas lainnya.
“Kisaran pungutannya ratusan ribu rupiah. Katanya untuk mempermudah administrasi, padahal kami tahu itu tidak dibenarkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, beberapa guru merasa tertekan karena pungutan tersebut dilakukan secara tidak langsung melalui kelompok kerja atau pihak sekolah, sehingga mereka merasa tidak punya pilihan selain mengikuti permintaan tersebut.
Desakan Penegakan Hukum
Berbagai kalangan mendorong agar aparat penegak hukum turut mengusut kasus ini. Mereka menilai pungli dalam dunia pendidikan tidak hanya merugikan guru, tetapi juga menghambat profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pendidikan di daerah.
“Harus ada penyelidikan menyeluruh. Jika benar ada praktik pungli, pelakunya harus diproses,” kata salah satu pemerhati pendidikan.
Harapan Guru: Pelayanan Bersih dan Transparan
Para guru berharap polemik ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pelayanan di Dinas Pendidikan Kerinci. Mereka meminta agar proses pengurusan PPG, sertifikasi, dan tunjangan dilakukan secara transparan tanpa embel-embel biaya tambahan.
“Kami hanya ingin bekerja tenang tanpa rasa takut. Semoga ini benar-benar ditindaklanjuti,” ujar seorang guru lainnya.(Dea)
