KLIKINAJA, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan proses rekrutmen petugas sensus dimulai pada Februari 2026, setelah peluncuran resmi program pada Januari 2026, dengan target 190 ribu tenaga lapangan untuk mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia.
Sensus Ekonomi Jadi Agenda Besar BPS
Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan kegiatan rutin setiap satu dekade untuk menggambarkan perubahan struktur ekonomi nasional. Menurutnya, dinamika usaha berkembang cepat sehingga pemerintah memerlukan data terbaru sebagai dasar perencanaan.
Dalam forum diskusi di Pekanbaru pada Jumat, Sonny menegaskan bahwa kebutuhan petugas sangat besar dan terbuka untuk berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga tenaga akademisi. Ia menyebutkan bahwa sistem pembayaran akan menyesuaikan jumlah responden yang berhasil didata.
“Totalnya kami membutuhkan sekitar 190 ribu petugas di seluruh wilayah. Pembayaran bersifat berbasis hasil, kemungkinan berada di kisaran tiga sampai lima juta rupiah per bulan,” ujar Sonny.
Pendataan dari Skala Rumah Tangga
Sensus ini mencakup seluruh pelaku usaha, baik mikro, kecil, menengah, hingga besar. Sonny menambahkan bahwa pendataan tidak hanya menyasar perusahaan, tetapi juga unit usaha yang beroperasi dari rumah tangga. Dengan cakupan luas tersebut, dukungan pemerintah daerah menjadi sangat penting.
Ia mencontohkan Provinsi Riau, yang memiliki perekonomian terbesar kedua di Sumatera. Dengan jumlah pelaku usaha yang besar, koordinasi pemerintah daerah diharapkan dapat mempermudah proses sensus.
“Terima kasih kepada Pemprov Riau yang turut mengajak para pelaku usaha dan akademisi untuk berkolaborasi. Kegiatan ini membutuhkan dukungan semua pihak agar pendataan pada Juni–Juli 2026 berjalan optimal,” kata Sonny.
Pemprov Riau Siap Fasilitasi Sensus Ekonomi
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan sensus. Menurutnya, data yang dikumpulkan BPS akan menjadi pijakan penting bagi perencanaan pembangunan daerah dalam sepuluh tahun ke depan.
Ia memastikan Riau akan memberikan akses data yang valid serta mendorong perusahaan-perusahaan di daerahnya untuk berpartisipasi. Pemerintah provinsi juga akan melakukan pendekatan kepada pelaku usaha yang belum bersedia terlibat.
“Kami ingin memastikan data yang diberikan benar dan akurat. Sensus ini akan menjadi referensi penting bagi pengambilan kebijakan ke depannya,” ungkap Hariyanto.
Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memperbarui gambaran dunia usaha Indonesia. Dengan rekrutmen besar-besaran dan dukungan pemerintah daerah, BPS berharap pendataan dapat berlangsung efisien dan menghasilkan data yang komprehensif bagi pembangunan nasional.(Tim)
