KLIKINAJA – Perbaikan sarana pendidikan di wilayah Kota Jambi mulai digenjot lebih serius. Dinas Pendidikan Kota Jambi meminta seluruh kepala sekolah tidak menunda pelaporan jika menemukan bangunan yang rusak, baik ringan maupun berat.
Langkah ini di arahkan agar sekolah-sekolah bisa lebih cepat masuk dalam skema program revitalisasi yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.
Kepala Disdik Kota Jambi, Sugiyono, menilai banyak sekolah sebenarnya layak mendapat perbaikan, namun belum tertangani karena belum melaporkan kondisi fisik bangunan secara resmi.
Ia menekankan bahwa laporan dari satuan pendidikan menjadi dasar utama dalam pengusulan anggaran pembangunan.
“Begitu sekolah menyampaikan kondisi bangunannya secara lengkap, kami bisa langsung memproses pengajuan ke program revitalisasi. Ini yang mempercepat perbaikan di lapangan,” ujar Sugiyono.
Puluhan Sekolah Sudah Masuk Daftar Revitalisasi
Berdasarkan rekapitulasi terbaru Disdik Kota Jambi, permohonan perbaikan paling banyak datang dari jenjang SMP. Sebanyak 14 SMP negeri dan swasta telah mengusulkan revitalisasi bangunan.
Sementara itu, di tingkat SD tercatat 10 sekolah yang sudah lebih dulu mengajukan perbaikan fasilitas.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kelayakan gedung sekolah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
Sugiyono menyebut, sebagian sekolah yang mengalami kerusakan kini mulai di tangani melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pendidikan. Di sisi lain, program fisik dari pemerintah kota juga di gerakkan dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Sekolah dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat menjadi prioritas utama. Target kami bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi menciptakan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi siswa,” katanya.
Infrastruktur Sekolah Jadi Penopang Kualitas Pendidikan
Secara keseluruhan, Kota Jambi memiliki 74 SMP yang terdiri dari 25 sekolah negeri dan sisanya swasta. Untuk jenjang SD, jumlahnya mencapai 202 sekolah, dengan 162 di antaranya berstatus negeri.
Besarnya jumlah satuan pendidikan tersebut membuat kebutuhan perawatan infrastruktur menjadi tantangan berkelanjutan. Bangunan yang tidak layak di nilai berpotensi mengganggu proses belajar, bahkan membahayakan keselamatan siswa dan guru.
Pengamat pendidikan daerah menilai program revitalisasi ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang terhadap mutu pendidikan. Ruang kelas yang baik terbukti meningkatkan konsentrasi belajar, kenyamanan psikologis siswa, hingga kehadiran guru.
Dengan sistem pelaporan yang lebih aktif dari pihak sekolah, pemerintah kota di harapkan dapat memetakan kerusakan secara lebih akurat dan merancang perbaikan secara bertahap serta berkelanjutan.(Tim)
