KLIKINAJA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap beredarnya situs tidak resmi yang mencatut nama layanan Skillhub Kemnaker. Peringatan ini di sampaikan setelah pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional resmi di buka pada Senin (23/2) yang lalu.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menyampaikan bahwa momentum pembukaan program kerap di manfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk menyebarkan tautan palsu.
“Kita minta kepada masyarakat untuk berhati-hati dan harus melihat alamat situs yang di akses harus benar-benar milik pemerintah sebelum memasukkan data pribadi,” katanya.
Menurut Faried, satu-satunya domain resmi untuk layanan Skillhub adalah skillhub.kemnaker.go.id. Di luar alamat tersebut, masyarakat di minta tidak melakukan pendaftaran maupun transaksi apa pun.
Ia mencontohkan adanya domain menyerupai situs resmi, seperti skillhub.kemnakerri.com, yang di pastikan bukan bagian dari sistem Kemnaker. Kemunculan alamat serupa berpotensi menyesatkan dan membuka ruang kejahatan siber.
Faried menegaskan, risiko yang timbul bukan sekadar kesalahan informasi. Situs tiruan dapat menjadi pintu masuk praktik phishing, penipuan daring, hingga pencurian data pribadi. Karena itu, ia meminta calon peserta pelatihan untuk memeriksa ulang ejaan domain, memastikan akhiran “kemnaker.go.id”, serta tidak mengklik tautan dari sumber yang meragukan.
Seluruh proses pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional di lakukan terpusat melalui laman resmi tersebut. Kemnaker tidak membuka jalur pendaftaran di luar domain pemerintah. Jika menemukan tautan mencurigakan, masyarakat di minta menghentikan proses dan melapor melalui kanal resmi atau laman bantuan Kemnaker.
Skillhub dan Sistem SIAPkerja
Skillhub merupakan bagian dari platform digital SIAPkerja, ekosistem layanan ketenagakerjaan yang mengintegrasikan berbagai program pelatihan vokasi. Melalui sistem ini, peserta dapat mengakses informasi, mendaftar kelas, mengikuti pelatihan, hingga memantau progres belajar secara daring.
Platform tersebut di rancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program pelatihan pemerintah. Peserta dapat melihat rekam jejak pembelajaran serta hasil evaluasi secara terbuka.
Maraknya pemalsuan situs pemerintah belakangan ini menunjukkan bahwa literasi digital masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Data pribadi seperti nomor induk kependudukan, alamat email, dan nomor telepon memiliki nilai tinggi bagi pelaku kejahatan siber. Sekali data bocor, dampaknya bisa panjang dan sulit di kendalikan.
Karena itu, kehati-hatian menjadi benteng pertama. Memeriksa domain, memastikan koneksi aman (https), dan mengakses informasi dari kanal terverifikasi merupakan langkah sederhana yang bisa mencegah kerugian. Upaya pencegahan ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga menjaga kredibilitas layanan publik berbasis digital.(Tim)
