KLIKINAJA – Menjelang puncak arus mudik Lebaran 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah mengambil kebijakan tegas demi menjaga kelancaran lalu lintas. Salah satu langkah yang di suarakan adalah penghentian sementara operasional truk angkutan batu bara dan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di jalan umum.
Dorongan itu di sampaikan Wakil Ketua I DPRD Jambi, Ivan Wirata, yang menilai arus kendaraan berat berpotensi memperparah kemacetan saat masyarakat mulai melakukan perjalanan mudik menuju kampung halaman.
Menurutnya, keselamatan serta kenyamanan pemudik harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi melalui gubernur dan dinas terkait segera mengambil keputusan sebelum arus kendaraan meningkat.
“Arus mudik Lebaran sudah semakin dekat. Karena itu kami meminta pemerintah provinsi melalui gubernur dan dinas terkait segera menghentikan sementara seluruh aktivitas angkutan batu bara di jalan nasional. Keselamatan dan kenyamanan pemudik harus menjadi prioritas utama,” ujar Ivan, Minggu (8/3/2026).
Ia menilai keberadaan truk batu bara yang melintas di jalur umum selama ini menjadi salah satu pemicu utama kepadatan lalu lintas di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Batang Hari. Jalan yang relatif sempit di tambah tingginya intensitas kendaraan berat membuat antrean panjang hampir menjadi pemandangan rutin.
Kemacetan Berulang di Jalur Lintas
Ivan mengungkapkan, kemacetan di jalur lintas Jambi tidak hanya terjadi pada jam sibuk siang hari. Pada malam hari pun kondisi serupa sering terulang, terutama ketika konvoi truk batu bara melintas dalam jumlah besar.
Dominasi kendaraan bertonase tinggi, termasuk truk ODOL, membuat arus lalu lintas tersendat dan memicu antrean panjang kendaraan. Situasi tersebut dikhawatirkan semakin rumit ketika volume kendaraan meningkat menjelang Idulfitri, saat jutaan warga melakukan perjalanan mudik.
Keluhan masyarakat juga tidak hanya terkait kemacetan. Aktivitas truk batu bara di jalan umum kerap memunculkan debu tebal serta mempercepat kerusakan jalan. Dampaknya terasa langsung bagi pengendara, terutama pemudik yang harus menempuh perjalanan jauh.
DPRD Soroti Lambannya Jalan Khusus Batu Bara
Di sisi lain, DPRD Jambi juga menyoroti lambannya pembangunan jalan khusus batu bara yang sebelumnya di janjikan sebagai solusi jangka panjang. Infrastruktur tersebut di rancang untuk memisahkan jalur angkutan tambang dari jalan umum yang di gunakan masyarakat.
Namun hingga kini, proyek tersebut belum juga selesai meski proses peletakan batu pertama telah di lakukan sebelumnya. Kondisi ini membuat aktivitas angkutan batu bara tetap menggunakan jalan lintas umum.
Ivan menilai situasi tersebut menjadi beban bagi masyarakat yang setiap hari harus menghadapi kemacetan serta dampak lingkungan dari lalu lintas kendaraan tambang.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban kemacetan akibat aktivitas tambang. Jika komitmen pembangunan jalan khusus tidak juga diselesaikan, DPRD akan mengevaluasi izin tambang yang ada,” tegasnya.
DPRD Ancam Rekomendasikan Pencabutan Izin
DPRD Jambi bahkan membuka kemungkinan untuk merekomendasikan pembekuan hingga pencabutan izin produksi perusahaan tambang kepada pemerintah pusat. Langkah itu akan di tempuh jika pengusaha tambang maupun pengembang tidak memenuhi komitmen pembangunan jalan khusus.
Selain itu, pengawasan di lapangan juga menjadi sorotan. Ivan meminta aparat kepolisian serta dinas perhubungan memperketat kontrol terhadap kendaraan yang melanggar aturan operasional.
Truk yang melintas di luar jadwal yang di tentukan atau membawa muatan melebihi kapasitas di minta untuk langsung ditindak tegas.
“Jangan sampai ada praktik pembiaran di lapangan. Jika ada truk yang melanggar aturan, harus di kandangkan, bukan hanya ditilang,” ujarnya.
Prioritaskan Keselamatan Pemudik
Bagi DPRD Jambi, pembatasan operasional truk batu bara menjelang Lebaran merupakan langkah realistis untuk mengurangi potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
Jalur lintas di Provinsi Jambi selama ini menjadi penghubung utama antarwilayah bahkan antarprovinsi di Sumatera. Saat musim mudik, jumlah kendaraan yang melintas biasanya meningkat drastis.
Jika aktivitas truk bertonase besar tetap berlangsung seperti biasa, risiko kepadatan lalu lintas di nilai akan semakin tinggi. Karena itu, DPRD berharap pemerintah provinsi segera mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan kebijakan yang tepat, perjalanan mudik Lebaran di Jambi di harapkan dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan nyaman bagi para pengguna jalan.(Tim)
