KLIKINAJA, SUNGAI PENUH – Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali bergerak ke tingkat pusat untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Pada Senin (25/11), Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri guna membahas penguatan skema Dana Transfer Daerah untuk tahun anggaran 2026–2027.
Kunjungan tersebut dilakukan bersama Sekretaris Daerah, Alpian, SE.MM, sebagai bagian dari upaya strategis menghadapi penyesuaian fiskal nasional yang berdampak pada kapasitas keuangan daerah.
Fokus Pembahasan Soal Alokasi Anggaran
Setibanya di Kantor Kemendagri, rombongan Pemkot Sungai Penuh diterima oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, didampingi Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Nasrun, SH, serta Kasubdit Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU), Azwirman.
Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif, membahas kebutuhan daerah akan tambahan dana transfer agar program prioritas pembangunan dapat terus berjalan meski terjadi efisiensi anggaran di tingkat nasional.
Alasan Pemkot Mengajukan Penguatan Dana Transfer
Wali Kota Alfin menjelaskan bahwa penyesuaian kebijakan belanja pemerintah pusat beberapa tahun terakhir menuntut daerah untuk menyusun langkah taktis. Ia menegaskan bahwa stabilitas fiskal sangat menentukan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
“Penguatan dana transfer menjadi penting agar roda pembangunan di Sungai Penuh tetap bergerak. Kebijakan efisiensi memengaruhi sejumlah sektor penting, sehingga dukungan pemerintah pusat sangat kami butuhkan,” ujar Alfin dalam pertemuan tersebut.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan strategi pengelolaan anggaran yang lebih adaptif, namun tetap memerlukan suplai pendanaan memadai agar target jangka menengah tidak terhambat.
Tanggapan dan Arahan dari Kemendagri
Dirjen Agus Fatoni memberikan apresiasi atas langkah proaktif Pemkot Sungai Penuh. Ia menyampaikan bahwa usulan peningkatan dana transfer harus dilengkapi data komprehensif, mulai dari kondisi fiskal terkini, beban belanja wajib, hingga rencana pembangunan prioritas.
Menurutnya, informasi yang lengkap akan memudahkan pemerintah pusat dalam menyusun skema pembiayaan daerah, termasuk menilai urgensi dan dampak dari setiap usulan.
“Kami mendorong daerah untuk mengajukan data yang kuat agar proses perencanaan dapat berjalan tepat sasaran. Kemendagri akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dalam pembahasan dana transfer berikutnya,” kata Agus memberikan arahan.
Harapan Pemkot untuk Penguatan Fiskal
Pemkot Sungai Penuh berharap pembahasan ini dapat menghasilkan alokasi yang lebih proporsional pada tahun anggaran mendatang. Tambahan dana dianggap penting untuk menjaga kesinambungan program pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta kebutuhan dasar masyarakat.
Melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, Kota Sungai Penuh menargetkan penguatan fondasi fiskal agar dapat memperluas manfaat pembangunan bagi seluruh warga.(Dea)
