KLIKINAJA.COM – Suara penolakan terhadap pengelolaan objek wisata oleh pihak ketiga mulai menguat di tengah masyarakat Kabupaten Kerinci. Menjelang libur Lebaran, warga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci mengambil alih langsung pengelolaan destinasi wisata milik daerah.
Dorongan ini muncul bukan tanpa alasan. Sejumlah warga menilai, praktik pengelolaan oleh pihak ketiga kerap menimbulkan persoalan, terutama terkait penetapan tarif masuk dan biaya parkir yang di anggap melenceng dari aturan dalam peraturan daerah.
“Kalau di kelola pihak luar, tarifnya sering tidak sesuai aturan. Ujung-ujungnya pengunjung yang merasa di rugikan,” kata Rafly seorang warga Kerinci.
Tarif dan Fasilitas Jadi Sorotan
Keluhan serupa juga datang dari para pengunjung yang merasakan langsung tingginya biaya saat berwisata. Mereka menilai, harga tiket dan parkir yang di patok tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia di lokasi.
Kondisi ini di nilai berpotensi merusak citra pariwisata Kerinci, terutama saat momen libur panjang seperti Lebaran yang biasanya menjadi puncak kunjungan wisatawan.
“Biaya masuk dan parkir cukup mahal, tapi fasilitasnya belum memadai. Ini yang membuat pengunjung kecewa,” ujar Frans salah seorang pengunjung dari Jambi.
Situasi tersebut tak hanya berdampak pada kenyamanan wisatawan, tetapi juga memicu keresahan di tengah masyarakat lokal yang merasa daerahnya tidak di kelola secara optimal.
Dorong Optimalisasi PAD dari Sektor Wisata
Warga menilai, jika pengelolaan di lakukan langsung oleh Pemkab Kerinci, maka potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata bisa di maksimalkan. Dana tersebut dapat di alokasikan kembali untuk pengembangan destinasi, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga penambahan wahana.
“Kalau di kelola pemerintah, hasilnya bisa kembali ke daerah untuk memperbaiki fasilitas wisata yang ada,” ucap warga lainnya.
Sebagai perbandingan, masyarakat menyoroti pengelolaan wisata di Sumatera Barat yang di nilai lebih tertata. Di wilayah tersebut, tarif masuk dan parkir umumnya transparan dan sejalan dengan kualitas layanan yang di berikan.
Pengelolaan wisata yang profesional memang menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing daerah. Ketika harga yang di bayar pengunjung sebanding dengan pengalaman yang di dapat, potensi kunjungan ulang pun semakin besar.
Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan standar pelayanan tetap terjaga. Pengawasan yang lemah terhadap pihak ketiga berisiko memicu praktik yang tidak sesuai aturan, termasuk penetapan tarif yang memberatkan.
Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap isu ini, masyarakat berharap Pemkab Kerinci segera melakukan evaluasi menyeluruh. Terlebih, momentum libur Lebaran menjadi kesempatan strategis untuk menunjukkan wajah pariwisata daerah yang lebih tertata, nyaman, dan ramah bagi pengunjung.(Tim)
