KLIKINAJA.COM – Pemerintah mulai mengerem pengajuan anggaran baru dari kementerian dan lembaga (K/L) sebagai langkah menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini muncul di tengah tekanan global yang meningkat, terutama di picu ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pembatasan ini di lakukan agar pengelolaan fiskal tetap disiplin dan tidak melebar di saat situasi ekonomi dunia belum sepenuhnya stabil.
“Saya akan batasi pengajuan anggaran baru. Untuk sementara, jangan di ajukan dulu,” kata Purbaya saat di temui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Sabtu.
Langkah tersebut berjalan beriringan dengan kebijakan efisiensi belanja di seluruh K/L. Pemerintah sebelumnya sempat mengusulkan pemangkasan anggaran sekitar 10 persen. Namun, angka itu masih terus di kaji dan belum menjadi keputusan final.
Efisiensi Anggaran Disisir Lebih Ketat
Purbaya mengungkapkan, proses efisiensi tidak berjalan sesuai harapan awal. Alih-alih mengurangi, sejumlah kementerian justru mengajukan tambahan anggaran. Kondisi itu membuat pemerintah mengambil alih kendali dalam menentukan besaran pemotongan.
“Awalnya kami minta efisiensi 10 persen, tapi yang terjadi justru pengajuan tambahan. Jadi sekarang kami yang akan tentukan pemotongannya, nanti kementerian tinggal menyesuaikan,” ujarnya.
Kementerian Keuangan kini mulai memilah pos belanja yang di nilai tidak mendesak. Fokus di arahkan pada program yang dampaknya minim atau membutuhkan waktu lama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan internal juga tak luput dari evaluasi. Rapat-rapat yang di anggap tidak menghasilkan dampak signifikan masuk dalam daftar yang bisa di tunda.
“Yang tidak jelas manfaatnya atau dampaknya kecil ke ekonomi, bisa kita tunda dulu,” tegas Purbaya.
Belanja Prioritas Tetap Jalan, Likuiditas Dijaga
Di tengah kebijakan penghematan, pemerintah memastikan belanja penting tetap berjalan. Program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan stabilitas ekonomi tidak akan terganggu.
“Kami pastikan belanja yang memang harus di lakukan tetap berjalan tepat waktu. Likuiditas ekonomi juga kami pantau setiap hari,” kata Purbaya.
Upaya menjaga likuiditas ini menjadi krusial agar aktivitas ekonomi tidak tersendat, terutama di tengah ketidakpastian global yang dapat memengaruhi arus investasi dan perdagangan.
Dalam pembahasan di lingkungan Istana beberapa waktu lalu, pemerintah juga menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar pemangkasan angka, melainkan penataan ulang prioritas belanja agar lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, muncul wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri sebagai simbol solidaritas dalam penghematan anggaran negara. Purbaya menyambut baik usulan tersebut dan menilai langkah itu bisa memperkuat pesan disiplin fiskal di kalangan pejabat publik.
Menurutnya, pengelolaan APBN yang sehat tidak hanya bergantung pada kebijakan teknis, tetapi juga komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menahan belanja yang tidak produktif.
Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah memilih langkah hati-hati dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan ruang fiskal yang tetap terjaga, diharapkan Indonesia mampu menghadapi tekanan global tanpa mengorbankan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.(Tim)
