KPK Tangkap Bupati Ponorogo dalam Operasi Suap, Begini Faktanya

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 8 November 2025 - 02:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KLIKINAJA – Bupati Ponorogo, Sugiro Sancoko dikabarkan terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11). Dalam operasi tersebut, tim antikorupsi juga mengamankan sejumlah orang.

Kabar penangkapan tersebut dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Ia menyampaikan bahwa operasi itu memang dilakukan di wilayah Ponorogo dan salah satu pejabat yang diamankan adalah kepala daerah setempat.

“Benar, ada kegiatan tangkap tangan di Ponorogo. Bupati juga turut diamankan,” ujar Fitroh ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat siang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sugiri Sancoko merupakan Bupati Ponorogo yang kini menjabat untuk periode kedua. Sebelum menjabat sebagai bupati, ia sempat menjadi anggota DPRD Jawa Timur.

Baca Juga :  1 November Ditetapkan Sebagai Hari Wellness Indonesia, Ajak Generasi Muda Hidup Sehat

Meski begitu, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang melatarbelakangi operasi tersebut. Namun, sumber internal menyebut penindakan ini diduga terkait praktik suap dalam pelaksanaan proyek pemerintah daerah.

Seperti diketahui, setiap operasi tangkap tangan KPK akan dilanjutkan dengan pemeriksaan intensif di Jakarta. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.

Hingga berita ini diterbitkan, Sugiri Sancoko masih berstatus sebagai terperiksa. KPK belum mengeluarkan keterangan resmi terkait jumlah pihak yang diamankan maupun barang bukti yang disita.

Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum memberikan tanggapan resmi atas penangkapan orang nomor satu di daerah tersebut. Beberapa pejabat setempat mengaku belum mengetahui secara pasti duduk perkara yang menyeret sang bupati.

Baca Juga :  FBI Ungkap Penipuan ATM Bitcoin di AS, Rugi Capai Rp 4 Triliun

KPK dalam beberapa bulan terakhir memang intens melakukan operasi di berbagai daerah. Lembaga ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap kepala daerah akan terus diperketat, terutama menjelang akhir tahun anggaran yang rawan penyimpangan dalam proyek pengadaan barang dan jasa.

Publik kini menantikan perkembangan hasil pemeriksaan KPK terhadap Sugiri Sancoko dan pihak lainnya. Apabila terbukti, kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Timur yang tersandung masalah korupsi.

KPK diperkirakan akan mengumumkan hasil resmi OTT Ponorogo dalam waktu dekat. Lembaga tersebut juga memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan dan menjunjung asas praduga tak bersalah.(Tim)

Berita Terkait

Pemerintah Terapkan WFH ASN Usai Lebaran untuk Hemat BBM
58 ASN Dipecat, Pemerintah Perketat Pembersihan KKN di Birokrasi
Jadwal Masuk Kerja PNS 2026 Usai Lebaran dan Skema WFA
Jadwal Masuk Kerja Usai Lebaran 2026, ASN dan Swasta WFA 3 Hari
Menkeu Purbaya Batasi Anggaran K/L, APBN Dijaga Ketat
Harga BBM Belum Naik, Pemerintah Andalkan APBN Tahan Tekanan Global
Idul Fitri 2026 Ditetapkan 21 Maret, Hilal Tak Terlihat
Cari Lokasi Salat Idulfitri 1447 H Kini Lebih Mudah Secara Digital
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 23 Maret 2026 - 13:00 WIB

Pemerintah Terapkan WFH ASN Usai Lebaran untuk Hemat BBM

Senin, 23 Maret 2026 - 11:00 WIB

58 ASN Dipecat, Pemerintah Perketat Pembersihan KKN di Birokrasi

Senin, 23 Maret 2026 - 10:00 WIB

Jadwal Masuk Kerja PNS 2026 Usai Lebaran dan Skema WFA

Minggu, 22 Maret 2026 - 20:09 WIB

Jadwal Masuk Kerja Usai Lebaran 2026, ASN dan Swasta WFA 3 Hari

Minggu, 22 Maret 2026 - 17:00 WIB

Menkeu Purbaya Batasi Anggaran K/L, APBN Dijaga Ketat

Berita Terbaru

Nasional

Pemerintah Terapkan WFH ASN Usai Lebaran untuk Hemat BBM

Senin, 23 Mar 2026 - 13:00 WIB