KLIKINAJA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muaro Jambi melaporkan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2025. Kondisi ini terjadi setelah sebelumnya angka kemiskinan sempat mengalami penurunan pada 2024.
Kepala BPS Muaro Jambi, Edy Subagiyo, mengungkapkan bahwa pada 2025 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 21,05 ribu jiwa atau setara 4,32 persen dari total penduduk.
Angka tersebut meningkat di bandingkan tahun 2024 yang berada di level 17,48 ribu jiwa atau 3,65 persen. Sementara itu, pada 2023 jumlah penduduk miskin tercatat 20,83 ribu jiwa atau 4,43 persen.
Menurut Edy, tren penurunan kemiskinan yang sempat terjadi pada 2024 tidak berlanjut di tahun berikutnya. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi ini adalah meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat, terutama akibat naiknya garis kemiskinan.
“Tekanan biaya hidup kembali terasa pada 2025. Kenaikan garis kemiskinan menjadi faktor penting yang perlu di perhatikan,” ujar Edy, Selasa (20/1/2026) kemarin.
BPS mencatat, garis kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi mengalami kenaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, garis kemiskinan berada di angka Rp535.244 per kapita per bulan. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi Rp617.948 pada 2024 dan kembali naik menjadi Rp633.575 pada 2025.
Edy menjelaskan, lonjakan garis kemiskinan tersebut di picu oleh meningkatnya harga kebutuhan pokok, terutama komoditas pangan. Ketika biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup meningkat lebih cepat di bandingkan pendapatan masyarakat, risiko jatuh ke dalam kemiskinan pun semakin besar.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyebab kenaikan angka kemiskinan pada 2025 masih memerlukan kajian lebih mendalam agar dapat di petakan secara komprehensif.
Di tingkat provinsi, Muaro Jambi masih tergolong sebagai daerah dengan persentase penduduk miskin yang relatif rendah. Kabupaten yang di kenal dengan julukan Bumi Sailun Salimbai ini menempati posisi kedua terendah di Provinsi Jambi, setelah Kota Sungai Penuh yang mencatat persentase kemiskinan paling kecil.
“Dalam pengukuran kemiskinan, kami tidak menilai dari ciri fisik. Fokus utama ada pada pola konsumsi, apakah kebutuhan dasar setiap individu sudah terpenuhi atau belum,” pungkas Edy.(Tim)
