KLIKINAJA – Stok minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita di Pasar Keramat Tinggi, Kabupaten Batang Hari, masih belum merata. Di lapangan, sejumlah pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan rutin, terutama dari jalur distributor utama.
Pejabat fungsional Disdagkop UKM Batang Hari, Nike Dwitia Arza, menyebut kondisi ini di picu oleh keterbatasan akses pedagang kecil terhadap distribusi tingkat pertama. Mereka belum mampu menebus barang dalam jumlah besar, sementara harga dari distributor di nilai belum sepenuhnya ramah di kantong pedagang.
Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Kita di tetapkan Rp15.700 per kemasan. Kenyataannya, harga yang beredar di pasar mencapai sekitar Rp17.000. Selisih tersebut membuat margin pedagang makin tipis.
“Selisih harga ini membuat pedagang kecil berpikir ulang untuk mengambil pasokan dalam jumlah besar,” ujar Nike.
Syarat Minimal 50 Dus Dinilai Berat
Disdagkop UKM bersama Perum Bulog telah melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Keramat Tinggi guna memantau stok dan harga. Dari hasil pengecekan, Bulog sebenarnya menawarkan Minyak Kita dengan harga di bawah HET kepada pedagang.
Namun ada ketentuan pembelian minimal 50 dus per minggu. Bagi pedagang kecil, angka itu berarti kebutuhan modal yang tidak sedikit.
“Untuk memenuhi syarat tersebut, pedagang harus menyiapkan dana besar. Ini yang menjadi kendala utama,” jelasnya.
Di sisi lain, beredar informasi bahwa salah satu grosir di pasar tersebut mampu menjual Minyak Kita sesuai HET. Hal itu di mungkinkan karena pasokan di peroleh langsung dari Bulog, sehingga rantai distribusinya lebih singkat dan biaya tambahan bisa di tekan.
Jelang Ramadan, Pedagang Prioritaskan Bahan Kue
Memasuki masa persiapan Ramadan, fokus pedagang pun sedikit bergeser. Banyak di antara mereka memilih menambah stok bahan baku kue dan kebutuhan pokok lain yang perputarannya lebih cepat menjelang bulan puasa.
“Pedagang sedang mempersiapkan bahan kue untuk di jadikan stok di tokonya,” tutup Nike.
Kondisi ini menggambarkan tantangan klasik distribusi pangan bersubsidi di daerah. Skema pembelian dalam jumlah besar memang di rancang untuk menjaga stabilitas harga, tetapi di tingkat pedagang kecil, skema tersebut kerap berbenturan dengan keterbatasan modal dan ruang penyimpanan.
Jika distribusi bisa lebih fleksibel misalnya melalui skema pembelian kolektif atau kuota lebih kecil akses pedagang kecil terhadap Minyak Kita berpotensi membaik.
Stabilitas harga di pasar tradisional pun akan lebih terjaga, terutama saat permintaan meningkat menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah daerah kini di tuntut mencari formulasi yang mampu menjembatani kepentingan distribusi dan kemampuan riil pedagang di lapangan.(Tim)
