KLIKINAJA – Ketua LSM Cakrawala Nusantara, Ruslan, melontarkan kritik terbuka terhadap operasional PLTA di kawasan Danau Kerinci. Ia menilai penyusutan debit air danau tidak lahir dari faktor musim semata, melainkan berkaitan erat dengan kebijakan pengelolaan air untuk kebutuhan pembangkit listrik.
Menurut Ruslan, perubahan drastis permukaan air telah menggeser tatanan hidup masyarakat sekitar danau. Area yang dahulu menjadi ruang tangkap nelayan kini berubah menjadi hamparan lumpur retak. Perahu-perahu terpaksa bersandar, jaring tidak lagi di tebar, dan lahan pertanian yang bergantung pada pasokan air ikut terdampak.
“Ini bukan kekeringan biasa. Ini kekeringan yang di produksi oleh kebijakan,” tegas Ruslan.
Ia menyebut ribuan kepala keluarga menggantungkan penghidupan dari perikanan dan pertanian di sekitar danau selama puluhan tahun. Ketika air surut dalam waktu lama, penghasilan warga menyusut, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan.
Wacana Transmigrasi Picu Polemik
Sorotan tajam Ruslan mengarah pada wacana transmigrasi yang mencuat sebagai opsi bagi warga terdampak. Ia menilai usulan tersebut tidak menyentuh akar persoalan.
“Transmigrasi bukan solusi. Itu sama saja mengusir rakyat dari tanah leluhurnya akibat kesalahan kebijakan,” ujarnya.
Bagi Ruslan, masalah utama terletak pada tata kelola sumber daya air yang tidak berpihak pada keberlanjutan sosial. Ia mempertanyakan logika memindahkan masyarakat yang telah lama hidup berdampingan dengan danau, alih-alih mengevaluasi kebijakan operasional PLTA.
Isu transmigrasi menyentuh aspek sensitif: identitas, sejarah, dan keterikatan warga dengan ruang hidupnya. Memindahkan komunitas bukan hanya soal relokasi fisik, tetapi juga memutus mata rantai sosial, budaya, dan ekonomi yang telah terbentuk lintas generasi. Dalam konteks pembangunan energi, pendekatan seperti ini dinilai berisiko menimbulkan ketimpangan baru.
Desakan Evaluasi dan Audit Dampak Sosial
Ruslan juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang ia nilai belum menunjukkan langkah konkret. Ia menyebut belum ada evaluasi terbuka terkait pengaturan debit air, audit dampak lingkungan dan sosial, maupun skema kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan penghasilan.
“Tidak ada ganti rugi. Tidak ada perlindungan ekonomi. Yang ada hanya pembiaran,” katanya.
Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap operasional PLTA, termasuk transparansi data pengelolaan air. LSM Cakrawala Nusantara meminta pemerintah menyiapkan program pemulihan ekonomi untuk nelayan dan petani yang terdampak langsung.
Menurut Ruslan, pembangunan sektor energi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak hidup warga lokal. Ketika listrik mengalir ke pusat-pusat kota, masyarakat di sekitar sumber daya tidak boleh menanggung beban sosial tanpa perlindungan.
Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras. “Danau Kerinci tidak hanya kehilangan airnya. Kita khawatir, yang ikut mengering adalah nurani para pemimpin,” pungkasnya.(Tim)
