KLIKINAJA – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menyoroti praktik rentenir yang menyasar ibu-ibu rumah tangga di Nusa Tenggara Timur (NTT). Modusnya kerap di bungkus dengan nama koperasi harian, menawarkan pinjaman cepat tanpa prosedur berbelit.
Pernyataan itu di sampaikan Veronica saat kunjungan kerja di Labuan Bajo, Manggarai Barat, beberapa waktu yang lalu. Ia menegaskan, ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi hanya bisa di putus lewat penguatan ekonomi keluarga dan peningkatan kesadaran finansial.
“Semoga solusi ekonomi itu bisa kami lakukan, tetapi balik lagi kepada ibu-ibu, jangan gampang terpapar atau tergiur dengan kata yang koperasilah atau apa pun, tetapi cek dan ricek apa yang ada di dalamnya sehingga kita nggak segampang itu terjerat utang,” pintanya.
Literasi Keuangan dan Risiko Utang Berulang
Veronica menilai akar persoalan bukan semata soal kebutuhan modal, melainkan lemahnya literasi keuangan. Banyak pelaku usaha kecil belum memisahkan uang usaha dengan kebutuhan rumah tangga, sehingga arus kas menjadi tidak terkontrol.
“Kalau soal rentenir ya balik lagi, kita bicara edukasi, tetapi kadang-kadang susah banget ketika, jangankan rentenir, kalau kita nggak ngerti cara pakai duit. Jadi kalau bikin usaha harus di hitung kan modal berapa, modal jangan di pakai urusan setiap hari,” ujarnya.
Ia mengingatkan, pinjaman dari lembaga resmi pun bisa menjadi masalah jika tidak di barengi perencanaan matang. Ketika dana usaha terpakai untuk kebutuhan mendesak misalnya biaya berobat atau kebutuhan darurat modal usaha berkurang dan pelaku usaha kembali mencari pinjaman baru.
“Kalau literasi ini nggak ada, ya balik lagi, dengan bank pun, bank udah pinjamkan duit, nggak ada pendampingan tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba butuh, bisa saja uang ini di pakai. Ketika di pakai usaha kurang uang, itulah yg membuat kadang-kadang mereka terjerat lagi utang yang lain,” lanjutnya.
Kondisi terdesak, kata dia, sering membuat seseorang tak lagi berpikir panjang soal risiko. Situasi darurat membuka celah bagi rentenir untuk masuk.
“Apalagi kalau ngomong koperasi walaupun pakai koperasi mau pakai wajah apa pun harus, yang harus memang dikuatkan itu si peminjamannya. Tetapi memang dalam kesusahan itu kita nggak bisa mikir karena udah pada kebutuhan mendesak, emergency, itu yang membuat kita akhirnya,” jelas Veronica.
“Kadang-kadang scaming itu orang suka bilang kayak tiba-tiba hilang sadar gitu lho. Terus koperasi, ya sudah kita masuk,” imbuhnya.
Waspada Iming-iming Untung Cepat
Tak hanya rentenir, Veronica juga menyinggung maraknya penipuan perbankan dan investasi bodong. Korbannya tak mengenal batas wilayah, dari desa hingga kota.
“Makanya sering di ingatkan, satu hal yg paling penting nggak mungkin tanpa kerja keras kita dapat yang cepat, kadang di janjikan invest akan kembali dalam 1 bulan 30% itu pasti bohong,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat lebih kritis terhadap tawaran yang terdengar terlalu menggiurkan. Janji keuntungan besar dalam waktu singkat hampir selalu berujung kerugian.
“Kalau sesuatu yang cepat janjinya terlalu banyak itulah yang harus di ingatkan kepada ibu-ibu semua, jangan pernah. Kalau di janjikan bunganya seperti itu taruh aja atau ambil, nggak apa-apa ambil dahulu saja nanti bayarnya seperti itu. Itu hal yang balik lagi harus sadar,” katanya.
Menurut Veronica, setiap pinjaman pasti membawa konsekuensi. Tidak ada skema yang benar-benar tanpa risiko, apalagi jika berhubungan dengan rentenir yang menagih dengan cara intimidatif.
“Tiap orang harus sadar bahwa tidak ada namanya free lunch, tidak ada yang gratis, semuanya pasti ada konsekuensinya, apalagi kalau udah ngomong rentenir ya udah itu di luar ya mereka akan datang dengan segala cara untuk mengambil uangnya kembali, bahkan pakai dengan cara-cara yang tidak baik,” tandasnya.
Pemerintah, melalui Kementerian PPPA, berkomitmen mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan lewat edukasi, pendampingan usaha, dan penguatan kapasitas finansial. Upaya ini diharapkan mampu memperkecil ruang gerak praktik rentenir berkedok koperasi, terutama di wilayah NTT yang masih menghadapi tantangan akses keuangan formal.
Secara nasional, peningkatan literasi keuangan menjadi agenda penting agar masyarakat lebih siap menghadapi berbagai tawaran produk keuangan. Dengan pemahaman yang lebih baik, perempuan sebagai pengelola keuangan keluarga dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.(Tim)
