KLIKINAJA – Pemerintah Kabupaten Batang Hari tengah menghadapi kekosongan enam jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Kondisi ini tercatat per Senin, 16 Februari 2026, dan untuk sementara posisi tersebut di jalankan oleh pelaksana tugas (Plt).
Kekosongan ini tidak terjadi tiba-tiba. Beberapa pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun, sementara sebagian lainnya mengalami rotasi jabatan sebagai bagian dari dinamika birokrasi daerah.
Sekretaris Daerah Batang Hari, Mula P Rambe, membenarkan adanya enam kursi strategis yang belum terisi secara definitif. Ia menyebutkan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan karena sudah di tunjuk pejabat pelaksana tugas di masing-masing OPD.
Menurutnya, pengisian jabatan akan di lakukan melalui mekanisme resmi, termasuk tahapan asesmen dan penyesuaian dengan regulasi yang berlaku. Saat ini, pemerintah daerah masih menanti arahan pimpinan sebelum proses seleksi di lanjutkan ke tahap berikutnya.
Ia menegaskan bahwa percepatan pengisian jabatan menjadi perhatian serius agar pelayanan publik tidak terhambat dan kinerja organisasi tetap stabil.
Proses Pengisian Tunggu Tahapan Asesmen
Pengisian jabatan eselon II di lingkungan pemerintah daerah tidak bisa di lakukan secara instan. Ada prosedur yang harus di lalui, mulai dari uji kompetensi, penilaian rekam jejak, hingga persetujuan dari otoritas terkait.
Langkah ini penting untuk memastikan pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas manajerial dan integritas yang memadai. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, posisi eselon II memegang peran vital karena menjadi pengambil kebijakan teknis di masing-masing OPD.
Penundaan pengisian memang berpotensi memperlambat sejumlah program strategis. Namun dengan penunjukan Plt, pemerintah daerah berupaya menjaga ritme kerja tetap berjalan sambil menunggu keputusan final.
Enam OPD Strategis Masih Dipimpin Plt
Adapun jabatan yang saat ini masih kosong dan diisi pelaksana tugas meliputi:
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
Kepala Dinas Pangan
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Enam OPD tersebut memiliki peran langsung terhadap pelayanan masyarakat, mulai dari pengelolaan aparatur sipil negara, pendapatan daerah, ketahanan pangan, hingga penanganan kebencanaan.
Dalam praktik pemerintahan daerah, kekosongan jabatan pimpinan tinggi memang kerap terjadi akibat siklus pensiun dan rotasi. Tantangannya terletak pada kecepatan dan ketepatan dalam menentukan figur pengganti. Bila terlalu lama, koordinasi lintas perangkat daerah bisa terdampak.
Pemkab Batang Hari menargetkan proses administrasi dan persetujuan dapat segera di rampungkan. Dengan terisinya jabatan secara definitif, di harapkan efektivitas program pembangunan serta kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat tanpa gangguan berarti.(Tim)
