KLIKINAJA – Fakta mengejutkan terungkap dari hasil uji laboratorium terhadap makanan yang di produksi Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Sampel makanan yang di sajikan pada Jumat, 30 Januari 2026, terbukti terkontaminasi bakteri berbahaya.
Dua jenis bakteri di temukan dalam pengujian tersebut, yakni Staphylococcus aureus dan Escherichia coli (E. coli). Keduanya di kenal sebagai mikroorganisme yang dapat memicu gangguan pencernaan hingga keracunan apabila terkonsumsi dalam jumlah tertentu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, memastikan pemerintah daerah telah menerima hasil resmi pemeriksaan laboratorium. Dokumen itu menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dapur dan distribusi makanan.
Ia menegaskan, temuan ini tidak akan di anggap sepele. Pemerintah daerah, kata dia, memandang persoalan ini sebagai alarm keras untuk memperbaiki standar pengolahan makanan di dapur layanan gizi tersebut.
“Hasil laboratorium sudah kami terima dan ini menjadi pijakan untuk pembenahan total. Kami tidak ingin kejadian serupa terulang,” ujar Budhi.
Sumber Kontaminasi Diduga dari Proses Pengolahan dan Air
Hasil investigasi Dinas Kesehatan Muaro Jambi mengarah pada dugaan bahwa bakteri Staphylococcus aureus muncul akibat proses pengolahan yang tidak higienis. Penjamah makanan di duga kurang disiplin menerapkan standar kebersihan saat produksi berlangsung
Sementara itu, bakteri E. coli di perkirakan berasal dari air yang di gunakan selama proses memasak atau pencucian bahan pangan. Air yang tidak memenuhi standar sanitasi kerap menjadi medium penyebaran bakteri jenis ini.
Temuan laboratorium juga menunjukkan jumlah bakteri paling banyak terdapat pada menu ayam suir dan tahu yang di sajikan hari itu.
“Dari hasil uji, kontaminasi paling signifikan di temukan pada ayam suir dan tahu. Ini menjadi perhatian serius bagi kami,” kata Budhi.
SOP Longgar dan Distribusi Terlalu Lama
Evaluasi internal mengungkap sejumlah celah dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa tahapan produksi di nilai tidak sepenuhnya mengikuti prinsip keamanan pangan, mulai dari pengolahan hingga distribusi.
Rentang waktu antara makanan selesai di masak dan di distribusikan juga disebut terlalu panjang. Kondisi tersebut berisiko mempercepat pertumbuhan bakteri, terutama jika suhu penyimpanan tidak terkontrol dengan baik.
Pemerintah daerah kini mendorong pengawasan harian diperketat. Petugas yang berada di dapur di minta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar keamanan pangan.
Budhi menambahkan, kedisiplinan petugas lapangan menjadi kunci utama agar sistem pengawasan tidak hanya berjalan di atas kertas.
Walau pelanggaran yang di temukan tergolong serius, keputusan mengenai penghentian atau pergantian yayasan pengelola dapur bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Otoritas tersebut berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.
Pemkab Muaro Jambi memilih fokus pada langkah korektif dan penguatan sistem kontrol internal. Pembenahan menyeluruh dinilai penting mengingat dapur SPPG memegang peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa keamanan pangan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan menyangkut keselamatan publik. Tanpa pengawasan ketat dan disiplin standar kebersihan, risiko kontaminasi bisa terjadi kapan saja.
Di sisi lain, penguatan manajemen mutu, pelatihan rutin bagi penjamah makanan, serta pengujian berkala kualitas air dan bahan baku menjadi langkah mendesak agar dapur pelayanan publik benar-benar memenuhi standar kesehatan yang di tetapkan.(Tim)
