KLIKINAJA – Hurmin angkat suara soal fenomena yang mengemuka di lingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebut-sebut mengajukan diri untuk bergeser menjadi asisten atau staf ahli dengan alasan anggaran di instansi yang mereka pimpin relatif kecil di tengah tekanan fiskal.
Pernyataan itu di sampaikan langsung oleh Hurmin saat rapat gabungan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yang di gelar di Bappeda Sarolangun, Senin. Forum tersebut di hadiri jajaran pejabat daerah dan menjadi ruang evaluasi sekaligus penajaman arah kebijakan pembangunan tahun depan.
Tekanan Fiskal Uji Mental Kepemimpinan
Di hadapan peserta rapat, Hurmin menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya stabil justru menjadi ujian bagi para pimpinan OPD. Ia menilai, situasi sulit semestinya melahirkan inovasi, bukan keinginan mencari posisi yang di anggap lebih nyaman.
“Ketika keadaan sulit, yang di butuhkan adalah keberanian dan inovasi. Bukan mencari posisi yang di anggap lebih aman,” tegasnya.
Hurmin menekankan bahwa setiap OPD memiliki tanggung jawab menggali potensi sektor masing-masing guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan pada besarnya alokasi anggaran dinilai tidak bisa lagi menjadi alasan stagnasi kinerja.
Ia juga menyentil sikap sebagian pejabat yang di nilai enggan memimpin ketika anggaran terbatas, namun ingin kembali berada di posisi strategis saat kondisi keuangan membaik. Menurutnya, karakter semacam itu tidak mencerminkan jiwa kepemimpinan yang kokoh.
“Tahun 2027 masih di bayangi tekanan fiskal. Kita butuh pemimpin OPD yang bekerja tulus dan total, bukan yang hanya bersemangat ketika anggaran besar,” ujarnya.
Jabatan Bukan Tempat Mencari Aman
Hurmin mengingatkan bahwa jabatan publik bukan ruang mencari kenyamanan pribadi. Amanah yang diberikan masyarakat menuntut tanggung jawab penuh, terlebih di tengah tantangan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya pulih.
Ia bahkan mempersilakan pejabat yang merasa tidak sanggup memikul beban tugas untuk mengundurkan diri secara terhormat. Pesannya tegas: jangan mempertahankan jabatan jika kinerja tak maksimal.
“Jabatan bisa datang dan pergi, tetapi integritas dan pengabdian akan selalu di kenang,” tutupnya.
Rapat RKPD 2027 sendiri bukan sekadar agenda rutin tahunan. Forum ini menjadi pijakan awal dalam menentukan prioritas pembangunan, arah belanja daerah, serta strategi peningkatan pendapatan di tahun mendatang. Dengan kondisi fiskal yang dinamis, pemerintah daerah di tuntut lebih selektif dan terukur dalam merancang program.
Di banyak daerah, tekanan fiskal terjadi akibat ketergantungan pada dana transfer pusat dan belum optimalnya pengelolaan potensi PAD. Sarolangun menghadapi tantangan serupa. Karena itu, kreativitas OPD dalam mengembangkan sektor unggulan mulai dari optimalisasi retribusi, pengelolaan aset, hingga inovasi layanan publik berbasis digital menjadi kunci menjaga stabilitas keuangan daerah.
Publik tentu berharap dinamika internal pemerintahan ini berujung pada penguatan kinerja, bukan sekadar polemik jabatan. Ujian sesungguhnya bukan pada besar kecilnya anggaran, melainkan pada sejauh mana aparatur mampu menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.(Tim)
