KLIKINAJA – Al Haris meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi segera menyiapkan nama-nama terbaik untuk mengikuti program beasiswa Diploma III (D3) bidang Pengadaan Barang dan Jasa. Kuota yang di terima Jambi tahun ini mencapai 30 orang.
Instruksi itu di sampaikan sebagai langkah memperkuat kompetensi aparatur, terutama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun lulusan SMA dan SMK sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan vokasi.
Al Haris menyebut, setiap dinas di berikan ruang mengusulkan satu hingga dua orang calon peserta yang memenuhi persyaratan. Nama-nama tersebut nantinya akan di koordinasikan kembali dengan pihak pusat sebelum di tetapkan sebagai penerima beasiswa.
“Jambi mendapatkan alokasi 30 kursi untuk D3 pengadaan barang dan jasa. Saya minta masing-masing OPD segera mengirimkan perwakilan terbaiknya,” ujar Al Haris.
Pendidikan Gratis Tiga Tahun di Jakarta
Peserta yang lolos seleksi akan menempuh pendidikan selama tiga tahun di Jakarta tanpa biaya. Program ini di rancang untuk membekali aparatur dengan keahlian teknis sekaligus pemahaman regulasi pengadaan yang semakin kompleks.
Menurut Al Haris, bidang pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam jalannya pemerintahan. Hampir seluruh program pembangunan daerah bergantung pada proses pengadaan yang profesional, transparan, dan sesuai aturan.
“Mereka yang terpilih akan sekolah gratis selama tiga tahun di Jakarta, fokus mendalami pengadaan barang dan jasa,” katanya menegaskan.
Perkuat Profesionalisme dan Tata Kelola
Kebutuhan akan tenaga pengadaan yang tersertifikasi terus meningkat seiring tuntutan akuntabilitas publik. Kesalahan administrasi dalam proses pengadaan bisa berdampak panjang, mulai dari tertundanya proyek hingga persoalan hukum.
Karena itu, program beasiswa ini di nilai sebagai investasi jangka panjang bagi Pemprov Jambi. Dengan menyiapkan SDM yang memahami prosedur, sistem elektronik pengadaan, hingga aspek pengawasan, pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi program tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Di sisi lain, peluang ini juga membuka akses pendidikan bagi lulusan SMA/SMK yang ingin mengembangkan karier di sektor pemerintahan. Skema vokasi selama tiga tahun memungkinkan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga praktik langsung yang relevan dengan kebutuhan birokrasi.
Pemprov Jambi berharap OPD selektif dalam menentukan calon penerima. Komitmen untuk kembali mengabdi dan menerapkan ilmu di lingkungan kerja menjadi pertimbangan penting.
Bila di manfaatkan maksimal, kuota 30 orang ini bisa menjadi fondasi lahirnya tenaga pengadaan profesional yang memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.(Tim)
