KLIKINAJA – Bupati Merangin, M Syukur, membawa empat agenda besar saat berkomunikasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Fokusnya jelas: memastikan warga berpenghasilan rendah di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, semakin mudah memiliki rumah yang layak sekaligus terjangkau secara cicilan.
Langkah pertama yang di usulkan adalah mengintegrasikan program renovasi rumah dengan pemberdayaan ekonomi keluarga. Pemerintah Kabupaten Merangin ingin menggandeng PNM Mekaar agar rumah yang mendapatkan bantuan tidak hanya berdiri kokoh, tetapi juga bisa di fungsikan sebagai tempat usaha rumahan.
Bupati menegaskan, hunian bantuan pemerintah harus memberi nilai tambah bagi penghuninya. “Rumah yang di bangun atau di renovasi lewat program pemerintah seharusnya juga bisa menjadi ruang usaha, sehingga keluarga memiliki tambahan penghasilan,” ujar M Syukur dalam pernyataannya.
Agenda kedua menyasar penataan kawasan kumuh. Pemkab Merangin berkomitmen mengubah wilayah dengan kondisi lingkungan kurang layak menjadi permukiman sehat dan tertata. Program ini mencakup perbaikan sanitasi, infrastruktur dasar, hingga kualitas bangunan rumah warga.
Usulan ketiga berkaitan dengan optimalisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. M Syukur berharap alokasi program tersebut merata di seluruh kabupaten/kota di Jambi, sehingga masyarakat kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki hunian mereka.
Sementara poin keempat menyentuh aspek pembiayaan. Pemkab Merangin ingin penyederhanaan skema subsidi perumahan, terutama akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapak dan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami ingin prosedur KPR lebih sederhana dan cicilannya ringan, supaya warga tidak lagi merasa terbebani saat mencicil rumah,” tegasnya.
Respons Menteri PKP dan Rencana Kunjungan ke Jambi
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan dukungannya terhadap upaya percepatan penyelesaian persoalan perumahan, termasuk di Merangin. Ia menilai persoalan hunian rakyat perlu di jawab dengan terobosan kebijakan yang konkret.
Maruarar mengungkapkan tengah menyiapkan proposal penurunan suku bunga kredit menjadi 5 persen bagi sekitar 16 juta nasabah di Indonesia. Kebijakan ini di rancang memberi ruang lebih longgar bagi pelaku usaha rumahan, khususnya perempuan yang menjalankan usaha dari rumah.
“Saya sedang menyiapkan skema agar bunga kredit bisa ditekan hingga 5 persen bagi jutaan nasabah, terutama ibu-ibu yang mengembangkan usaha dari rumah,” kata Menteri yang akrab di sapa Ara tersebut.
Ia juga memastikan akan turun langsung ke daerah untuk memantau kesiapan pelaksanaan program. Usai Idul Fitri 1447 H, Menteri PKP di jadwalkan berkunjung ke Provinsi Jambi dan bertemu dengan perwakilan masyarakat, termasuk dari Kabupaten Merangin.
“Saya ingin mendengar langsung aspirasi warga Jambi dan memastikan program perumahan ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Secara nasional, sektor perumahan masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Ketersediaan hunian layak, keterjangkauan harga, serta akses pembiayaan menjadi tiga tantangan utama yang di hadapi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di daerah seperti Merangin, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pembiayaan menjadi kunci agar program tidak berhenti pada tataran wacana.
Jika empat usulan tersebut terealisasi, Merangin berpeluang menjadi contoh bagaimana program perumahan tidak hanya memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga menggerakkan ekonomi keluarga dari dalam rumah itu sendiri.(Tim)
