KLIKINAJA – Kementerian Hukum memberi sinyal kuat akan membuka seleksi CPNS 2026 dengan kebutuhan ratusan formasi baru. Informasi itu di sampaikan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, saat menghadiri forum What’s Up Kementerian Hukum Campus Calls Out Menteri Hukum di Balairung Universitas Indonesia, 9 Februari 2026.
Di hadapan mahasiswa, ia memaparkan estimasi kebutuhan pegawai berkisar 700 hingga 900 orang. Rekrutmen tersebut di siapkan untuk memperkuat program prioritas kementerian tahun depan, terutama di sektor layanan berbasis teknologi.
Supratman menegaskan, seleksi kali ini tidak sekadar menambah jumlah aparatur. Prosesnya akan di rancang lebih ketat dengan penyaringan kompetensi yang relevan terhadap kebutuhan transformasi birokrasi.
Fokus Digitalisasi Layanan Publik
Kementerian Hukum menargetkan percepatan digitalisasi layanan administrasi hukum pada 2026. Penguatan Super Apps PASTI, termasuk fitur Jempol, menjadi proyek strategis yang tengah digenjot.
Aplikasi tersebut dirancang agar masyarakat dapat mengakses layanan hukum cukup melalui ponisel, tanpa harus datang langsung ke kantor. Sistem yang terintegrasi di harapkan memangkas antrean sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan.
“Transformasi digital menjadi kunci. Kami membutuhkan talenta yang mampu mempercepat layanan berbasis teknologi,” ujar Supratman, menekankan arah kebijakan kementeriannya.
Karena itu, formasi CPNS 2026 di proyeksikan banyak menyasar lulusan teknologi informasi dan bidang serupa yang memahami pengembangan sistem digital pemerintahan.
Kesempatan tidak hanya terbuka bagi talenta digital. Kementerian Hukum juga membutuhkan lulusan sains murni untuk di tempatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Posisi ini berkaitan erat dengan pemeriksaan dokumen paten dan perlindungan kekayaan intelektual yang memerlukan analisis ilmiah mendalam. Keahlian teknis menjadi fondasi utama dalam menilai inovasi di bidang teknologi, kesehatan, hingga industri kreatif.
Langkah membuka ruang bagi lulusan sains menunjukkan bahwa penguatan DJKI bukan hanya soal administrasi, tetapi juga peningkatan kualitas penilaian substansi ilmiah agar daya saing inovasi nasional semakin kokoh.
Bukan Hanya Kemenkum
Isyarat pembukaan CPNS 2026 juga muncul dari sejumlah kementerian dan lembaga lain. Kebutuhan pegawai tengah di petakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional, hingga Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Meski begitu, jadwal resmi seleksi belum di umumkan pemerintah. Rincian waktu pendaftaran, kuota final, serta tahapan tes masih menunggu keputusan resmi yang biasanya di rilis melalui kanal pemerintah pusat.
Tren rekrutmen aparatur dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan pergeseran kebutuhan. Pemerintah tidak lagi semata mencari tenaga administratif, melainkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap teknologi, riset, dan tata kelola modern.
Persiapan Sejak Dini
Sinyal ini menjadi alarm awal bagi calon pelamar. Materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sudah semestinya di pelajari dari sekarang.
Belajar dari pola seleksi sebelumnya, kesiapan administrasi dan pemahaman sistem CAT sangat menentukan hasil akhir. Pelamar juga perlu mencermati syarat formasi agar linier dengan latar belakang pendidikan.
